REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sepanjang 2016 Indonesia mampu meningkatkan produksi pangan strategis sehingga volume impor turun bahkan Kementrian Pertanian mengklaim tidak ada impor untuk padi, cabai dan bawang merah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerapkan kebijakan atau terobosan baru pembangunan pertanian. Amran mengatakan kebijakan penyempurnaan regulasi mencakup semua aspek. Pertama, merevisi Perpres 172/2014 tentang tender penyediaan benih dan pupuk menjadi penunjukkan langsung atau e-katalog sehingg turun tepat waktu menjelang masa tanam.
“Kedua, refocusing anggaran 2015 hingga 2017 sebesar Rp 12,2 triliun dari perjalanan dinas, rapat, rehab gedung direvisi menjadi rehab irigasi, alat mesin pertanian, cetak sawah dan lainnya untuk petani,” kata Amran dalam persiapan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Jakarta, Selasa (3/1).
Ketiga, lanjut Amran, bantuan benih yang disalurkan ke petani tidak di lahan existing, sehingga bantuan berdampak pada luas tambah tanam. Keempat, pengawalan program Upaya Khusus (UPSUS) dan evaluasi harian.
“Kelima, kebijakan kementerian pertanian fokus juga pada pengendalian impor dan mendorong ekspor dan deregulasi perijinan dan investasi serta penyaluran asuransi usaha pertanian,” pintanya.
Lebih lanjut Amran menjelaskan kebijakan terkait penataan SDM pertanian dan manajemen meliputi lelang jabatan berbasis kompetensi dan kinerja secara transparan dan kompetitif, menerapkan reward and punishment kepada daerah terkait kemampuan penyerapan anggaran dan pencapaian target produksi, melepaskan ego-sektoral dan Satuan Tugas KPK, Kejagung, Polri dan BPK.
“Kebijakan penataan SDM pertanian lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu monitoring dan evaluasi harian dan telah membentuk Tim Sapu bersih Pungli, sehingga kinerja ke depan meningkat, kalau ketahuan melakukan pungli, tanpa kompromi kami akan copot,” kata dia.
Amran menegaskan selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, berbagai kebijakan di atas telah diimplementasikan secara nyata di lapangan. Perbaikan irigasi sebanyak 3,05 Juta ha mampu dikerjakan dalam waktu 1,5 tahun dari target 3 tahun, penyediaan alsiantan 180 ribu unit, asuransi pertanian 674.650 ha (naik 100 persen), dan pembangunan embung, longstorage dan dam-parit mencapai 3.771 unit serta pengembangan benih unggul 2 juta ha.
“Kemudian, Kementan telah membangun lumbung pangan perbatasan, integrasi jagung-sawit 233 ribu ha, peningkatan indeks pertanaman, pengembangan lahan rawa lebak dan sapi indukan wajib bunting,” tegasnya.
Selanjutnya, implementasi program Kementan telah melakukan pengendalian impor dan membangun Toko Tani Indonesia sebanyak 1.218 unit atau naik 100 persen. Tentang implementasi lelang jabatan, Kementan telah melalukan demosi dan mutasi sebanyak 599 jabatan, serta promosi 238 jabatan. “Harus dicatat, semua implementasi program ini tidak pernah dilakukan sebelumnya, sehingga ini terobosan baru yang menjadi pembeda dibandingkan program sebelumnya,” ujar Amran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika