Selasa 03 Jan 2017 18:37 WIB

OJK: Pasar Modal Indonesia Menjadi Sumber Pembiayaan Jangka Panjang

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nidia Zuraya
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) didampingi Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio (kanan) dan Ketua Dewan Komisaris OJK Muliaman D Hadad (tengah) meninggalkan podium seusai membuka perdagangan saham hari pertama 2017 di BEI, Jakarta, Selasa (3/1)
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) didampingi Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio (kanan) dan Ketua Dewan Komisaris OJK Muliaman D Hadad (tengah) meninggalkan podium seusai membuka perdagangan saham hari pertama 2017 di BEI, Jakarta, Selasa (3/1)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, pasar modal Indonesia tidak hanya menjadi alternatif untuk berinvestasi. Namun juga sebagai sumber pembiayaan jangka panjang sekaligus melengkapi sumber pembiayaan dari perbankan yang saat ini masih dominan.

Muliaman menyebut, pertumbuhan kredit per November 2016 meningkat Rp 334 triliunn atau 8,46 persen. Sementara total nilai penawaran umum sepanjang 2016 mencapai Rp 194,74 triliun atau naik 68,94 persen dari tahun sebelumnya.

"Sementara itu, IPO saham sebesar Rp 12,07 triliun, right issue saham sebesar Rp 68,06 triliun, dan obligasi korporasi sebesar Rp 114,61 triliun," ujar Muliaman di Jakarta, Selasa (3/1).

Muliaman mengatakan, pasar modal Indonesia pada 2016 telah membukukan kinerja yang sangat baik yakni tumbuh sebesar 15,32 persen. Selain itu, pasar modal Indonesia juga telah berhasil mencetak sejarah sebagai yang tertinggi kedua di Asia Pasifik. 

Menurut Muliaman, prestasi ini dapat dicapai berkat dukungan berbagai pihak dalam membangun kepercayaan investor dan pelaku pasar modal terhadap fundamental serta prospek ekonomi Indonesia.

"Kita berkewajiban untuk terus membangun kredibilitas dan pendalaman pasar modal kita dengan mendorong IPO lebih banyak," kata Muliaman.

Selain itu, diperlukan juga produk pasar modal yang lebih beragam serta infrastruktur pasar modal yang lebih handal dan kompetitif. Kemudian diperlukan pula penyederhanaan berbagai proses penawaran umum, penguatan good corporate governance emiten, dan edukasi kepada calon investor baru maupun calon emiten dalam negeri.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement