REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyiapkan 65 klaster koperasi pertanian (Koptan) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjadi sebuah badan ketahanan pangan. 

"Dengan program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor pangan dari luar negeri," ujar Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga saat l meninjau Koperasi Bina Usaha Mandiri Profesional (KBUMP) di Purwokerto, Jawa Tengah, Ahad (4/12).

Dari 65 klaster tersebut, 5 daerah diantaranya akan dijadikan sebagai daerah percontohan. Kabupaten Sukabumi sebagai daerah pertama yang sudah berjalan, disusul Demak dan Purwokerto. Lampung dan Lumajang direncanakan akan dimulai pada pekan depan.

"Nantinya masing-masing prototipe akan diisi oleh 2.400 petani dengan luas lahan yang digarap 1.000 hektare," lanjut dia.

Ia mengatakan, pihaknya telah menyiapkan bibit dan pupuk. Nantinya,  setiap bulan mereka akan mendapatkan gaji. "Apa tujuannya? Supaya kita potong rentenir," ujar Puspayoga.

Hasil panen tersebut dapat dibeli di atas harga Bulog. Menurutnya, gagasan ini merupakan visi pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan yang digalakkan oleh Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui, pada  2018 Presiden Jokowi menargetkan Indonesia memasuki era swasembada pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional. 

Salah satu syarat untuk menyiapkan program tersebut, yakni melalui reformasi total koperasi. Koperasi harus dikembangkan menjadi sebuah badan ketahanan pangan dengan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana, seperti mesin penggiling padi, maupun alat pengepakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika