REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim ‎Implementasi Komiter Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan, pihaknya tengah melakukan evaluasi untuk melihat perkembangan 225 proyek nasional dan 1 proyek kelistrikan yang diinisiasi Pemerintah.

Dari evaluasi ini, KPPIP juga mendapatkan sejumlah masukan dari empat kementerian yang ingin memasukan sejumlah proyek strategis lainnya. Kementerian ini adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)‎.

Wahyu mengatakan, Kementrian PUPR menyumbang usulan paling banyak dengan 25 proyek jalan tol, selain itu ada juga proyek-proyek pengairan yang disiapkan. Sementara Kementerian ESDM memiliki sekitar 12 proyek stratgis baru yang telah diusulkan ke KPPIP.

"Kalo di Menkominfo ada satu proyek stategis nasional," kata Wahyu dalam rapat koordinasi nasional Kadin Bidang Perhubungan, Rabu (16/11).

Wahyu menjelaskan, dari proyek-proyek baru ini, belum tentu bisa masuk menjadi proyek strategis nasional. Sebab pengajuan ini belum disertai kajian-kajian termasuk manfaat dari proyek yang dihasilkan. Tidak adanya kajian tersebut membuat KPPIP kesulitan untuj menentukan apakah‎ proyek ini layak dan bisa didanai melalui BUMN, APBN, atau kerjasama Swasta.

‎Jika dalam evaluasi yang dilakukan KPPIP, proyek yang diajukan belum ada hasil kajiannya maka usulan tersebut tidak akan terlebih dahulu dimasukan dalam sasaran KPPIP. Menurut Wahyu, satu-satunya proyek usulan yang kemungkinan akan diterima KPPIP adalah program Kemenkominfo. 

Satu proyek strategis nasional yang diajukan Kementerian ini adalah pengadaan satelit. Proyek ini dianggap sangat relevan karena ditujukan bakal membantu kinerja dari Kementerian dan Lembaga (K/L). 

"Kalau yang Kominfo ini sudah dibahas dan menteri-menteri melihat ini penting," papar Wahyu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika