REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seretnya penerimaan pajak hingga mendekati akhir tahun ini membuat pemerintah harus bertindak cepat demi menutup defisit anggaran. Di samping penerimaan dari uang tebusan amnesti pajak, pemerintah juga menggenjot penerimaan dari pajak rutin yang diyakini akan meningkat di akhir tahun seiring bakal naiknya konsumsi rumah tangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan harus lebih gencar lagi dalam menarik penerimaan pajak. Ia menilai, penerimaan pajak dari amnesti pajak justru mengalami perlambatan jelang akhir periode kedua program ini.

"Memang kita harus menggerakkan pajak lebih kencang. Memang adanya, dengan tax amnesty ini kan penerimaannya melambat. Jadi kami akan coba gerakkan aparat pajak supaya penerimaan lebih baik," ujar Darmin di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (8/11).

Catatan pemerintah, penerimaan pajak pada Oktober saja sebesar Rp 78,5 triliun. Angka ini menggenapi jumlah penerimaan per Oktober ini sebesar Rp 870,95 triliun atau 64,27 persen, termasuk di dalamnya adalah PPh minyak dan gas bumi.

Padahal, target penerimaan pajak pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp 1.355 triliun. Namun, dengan adanya potensi shortfall penerimaan pajak sebesar Rp 218 triliun, maka target yang harus dikejar pemerintah adalah Rp 1.139 triliun hingga akhir tahun.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasetadi mengungkapkan, lambatnya penerimaan pajak tahun ini tidak bisa lepas dari perlambatan ekonomi dunia. Merosotnya kinerja ekspor dan impor berimbas pada turunnya penerimaan dari PPh. Meski begitu, Ken menegaskan bahwa pihaknya akan tetap berupaya mengejar target pajak di akhir tahun. "Kita tetap kerja seperti biasa. Kerja, kerja," katanya.

Direktur Strategis dan Portofolio Utang Kementerian Keuangan Schneider Siahaan menambahkan, defisit anggaran hingga akhir tahun tetap diproyeksikan di angka 2,7 persen. Ia mengaku optimistis tidak akan ada pelebaran ruang defisit bagi pemerintah pusat hingga akhir tahun.

Hingga akhir tahun, lanjutnya, pemerintah sudah mengantisipasi kebutuhan anggaran dengan menerbitkan surat utang sebesar Rp 18 hingga 21 triliun. "Sekarang posisi outlook-nya sampai Desember. Tapi risiko masih terkelola. Kemungkinannya masih baik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika