REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi, meminta Pemerintah lebih transparan ke masyarakat soal ketersediaan elpiji di Indonesia. Ia mengatakan 70 persen elpiji berasal dari impor.
"Perlu sosialisasi agar warga tahu ini barang langka," katanya dalam Diskusi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Ahad (30/10).
Ia menuturkan saat ini pengguna elpiji 3 kilogram (kg) bukan cuma masyarakat miskin. Warga kelas menengah ke atas yang biasa memakai elpji 12 kg, turun kasta. "Ada insentif orang pindah ke (elpiji) 3 kg, karena yang 12 kg naiknya (harga) sekian kali lipat," ujar Kurtubi.
Mengenai kebijakan distribusi tertutup yang digagas pemeintah agar tepat sasaran, kata dia, belum dibicarakan dengan DPR. Namun usulan dana sebesar Rp 48 triliun untuk pos subsidi tersebut, sudah disepakati kedua belah pihak.
Pada intinya, menurut Kurtubi, pengawasan perlu diperketat. Mengenai provinsi DKI Jakarta yang bakal jadi percontohan, ia mengusulkan agar kelompok golongan masyarakat miskin perlu diberikan kartu.
Itu sebagai penanda kelompok yang berhak menerima elpiji bersubsidi. "Kelompok yang berhak kita lindungi, ada kepastian, kalau dengan kartu lebih mudah terkontrol," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika