REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengomentari kebijakan perusahaan menambah direksi. FSPPB melihat para pemegang saham Pertamina dalam hal ini Komisaris dan Kementrian BUMN harus melakukan langkah dalam menjawab perkembangan bisnis ke depan.

"Kami melihat organisasi adalah suatu equipment dan bukan tujuan, maka organisasi harus dinamis sesuai dengan adanya perubahan dari tujuan. Tidak dapat di pungkiri bahwa adanya penambahan direksi pertamina yang semula tujuh menjadi sembilan tentu akan menambah biaya, seperti fasilitas baik untuk direksi itu sendiri maupun untuk overhead direktoratnya. Tapi ini harus dijawab dengan prestasi oleh jajaran direksi Pertamina," kata Noviandri,  Presiden SPPB,  di Jakarta,  Jumat (21/10).

Dengan adanya penambahan Direksi,  justru meningkatkan kinerja perusahaan.  Dengan demikian,  lanjut Novi,  bisa memberikan deviden yang besar ke pemerintah. Dua pos penting yang ditambah yakni wakil direktur utama (wadirut) dan direktur mega proyek pengolahan dan petrokimia.

FSPPB berharap posisi wadirut benar-benar berfungsi secara struktural dan berdampak secara strategis bagi bisnis perusahaan.  "Wadirut jangan hanya sebagai ban serap saja, Wadirut harus mampu mengkoordinasikan jajaran direksi yang ada di bawahnya seperti Pengolahan, Pemasaran dan Gas" tutur Novi menegaskan.

Paling penting,  menurutnya,  pembagian tugas antara dirut dan wadirut harus jelas. Sehingga tidak menimbulkan suatu permasalah dalam koordinasi nantinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika