REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendukung rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin mengembangkan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di luar Jawa agar industri pengolahan perikanan jangan hanya terkonsentrasi di satu wilayah.
"Kadin sangat mendukung sebab ini positif bagi kawasan timur yang berlimpah bahan baku tapi minim industrilisasi," kata Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa, Sabtu (3/9).
Selama ini dinilai UPI banyak diarahkan ke pulau Jawa antara lain karena sebagian besar dari kapal penangkap ikan yang beroperasi ternyata berasal dari wilayah Indonesia bagian barat. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan agar UPI-UPI tersebut digeser ke luar Jawa seperti ke Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Andi mengatakan, konsep Ibu Susi sesuai dengan visi pembangunan kemaritiman Pemerintahan Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Tidak hanya itu, karena secara keekonomian dan bisnisnya juga feasible sebab bahan bakunya di KTI (Kawasan Timur Indonesia), juga efisien dari transportasi dan logistik," ujar Waketum Kadin.
Sedangkan terkait dengan ketersediaan pasokan listrik, Andi berpendapat bahwa permasalahan ketersediaan listrik itu dapat dicukupi dengan Inpres Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang sudah dikeluarkan pemerintah. Berdasarkan data KKP, jumlah UPI di seluruh Indonesia mencapai 718 unit. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60 persen unit pengolahan ikan itu berada di Jawa.
Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan Kawasan Timur Indonesia sudah siap digarap untuk pengembangan industri perikanan sehingga investasi bisa lebih menyebar ke seluruh Tanah Air. "Kawasan timur merupakan wilayah yang paling siap digarap industri perikanannya," kata Ketua Bidang Kemaritiman BPP Hipmi Munafri Arifuddin.
Menurut Munafri, kesiapan itu terindikasi antara lain dari wilayah lautnya yang luas, sumber daya ikan yang melimpah, serta lokasinya yang dekat dengan negara-negara importir ikan. Untuk itu, ujar dia, Hipmi siap menjadi penghubung antara investor dan pengusaha lokal. "Sinergitas dengan pengusaha lokal ini penting, sehingga investor dapat melakukan efisiensi dan melakukan pengembangan usaha lebih leluasa," katanya.
Berdasarkan data Hipmi Research Center, meski potensi perikanan dan kelautan Indonesia sangat besar, namun kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih kecil, hanya sekitar tiga persen. Pada kuartal I 2016, PDB perikanan nasional sebesar Rp 77,3 triliun, naik sebesar Rp 9,2 triliun atau 13,5 persen. Meski naik, peran dengan PDB keseluruhan, masih kurang dari tiga persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
