REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memangkas APBN 2016 mendapat respons dari parlemen. Politisi dari fraksi Golkar, M Misbakhun, mengingatkan supaya rencana tersebut sepatutnya tetap menjaga kredibilitas Presiden Joko Widodo dan Nawa Cita.

''Ini yang perlu ada penyesuaian. Ibu Menteri bicara juga soal membangun kredibilitas di APBN yang sekarang maupun yang akan datang. Anda juga bicara penghematan anggaran. Tapi, saya cuma ingin itu tak mengorbankan apa yang jadi cita-cita presiden di Nawa Cita," jelas Misbakhun dalam rapat kerja dengan Menkeu Sri Mulyani dan Wakil Menkeu Mardiasmo di Jakarta, Kamis (25/8).

Misbakhun mengatakan sebagai menteri yang baru kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Kabinet Kerja tentunya butuh dilakukan kalibrasi di dalam jajarannya maupun pelaksanaan pemerintahan yang sudah berjalan. Namun demikian, ia mengingatkan, seharusnya Sri Mulyani tetap berusaha menjaga kredibilitas pemerintahan Jokowi. (Baca: 15 Kementerian dan Lembaga Ini Alami Pemangkasan Anggaran Terbesar)

''Misalnya, bagaimana komitmen Presiden membangun dari pinggiran terjaga. Saya terima kasih Ibu Menteri hanya menunda Dana Alokasi Khusus atau DAU, dan bukan memotongnya. Ini saya memberikan apresiasi yang tinggi karena sesuai dengan keinginan presiden membangun dari pinggiran,'' ujarnya.

Lebih lanjut Misbakhun menilai Sri Mulyani sudah mulai menyesuakan diri dengan keinginan Presiden agar anggaran infrastruktur tak dipangkas. Sebab, kata dia, Jokowi ingin menyeimbangkan dukungan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa.

''Adalah tugas kita bersama dalam mengawal ini di APBN. Pengawalan Golkar ini sifatnya bukan hanya on paper, tapi realitas di lapangan,'' katanya diplomatis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika