Jumat 22 Jul 2016 13:06 WIB

BKPM Kejar Target Investasi Hingga Pulau Terpencil

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nur Aini
Kepala BKPM Franky Sibarani
Foto: dokpri
Kepala BKPM Franky Sibarani

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani optimistis realisasi investasi pada semester I 2016 akan lebih baik dari periode yang sama pada tahun lalu. Sebab, BKPM telah memberikan kemudahan investasi dan gencar mempromosikannya kepada investor.

"Baru mulai dihitung, kita tentu mengharapkan meningkat karena dari sisi effort sudah di luar dari apa yang dilakukan sepanjang 2015," ujar Franky, Jumat (22/7).

Franky menjelaskan, pada 2016 ini BKPM memiliki target untuk memfasilitasi 1.000 proyek investasi. Dari target tersebut sebanyak 60 persen sudah terfasilitasi. Sedangkan pada 2015 lalu, BKPM telah memfasilitasi 300 proyek investasi. Menurut Franky, sebetulnya BKPM menargetkan lebih dari 1.000 proyek investasi tetapi hal ini tidak mudah karena ada beberapa proyek investasi di pulau terluar dan daerah terpencil.

BKPM sudah memperbarui sejumlah proyek investasi di wilayah terpencil seperti di Pulau Obi, Pulau Wetan, Aceh, Halmahera, NTT, dan Papua. Menurut Franky sejauh ini proyek investasi di wilayah-wilayah tersebut berjalan dengan baik dan diharapkan proses konstruksi bisa segera selesai.

"Kalau visit itu kita fokuskan kepada yang bisa kita fasilitasi bukan cuma monitor. Jadi kita juga lakukan fasilitasi terhadap investasi yang ada di sana," kata Franky.

Untuk memudahkan realisasi investasi di pulau terluar, BKPM telah berkoordinasi dengan Kementerian Desa yakni terkait dengan data. Franky mengatakan, sejak tahun lalu BKPM sudah mendorong untuk dukungan terhadap investasi di desa tertinggal, sedangkan pada tahun ini akan difokuskan di pulau-pulau terluar.

Franky mengharapkan, sektor-sektor investasi di wilayah pulau terluar Indonesia yakni dapat memberikan nilai tambah seperti industri perikanan, pertanian, pariwisata, dan kawasan industri. Keberhasilan investasi di pulau terluar Indonesia yakni harus ada koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Menurut Franky, hal yang menjadi arahan BKPM adalah ada kehadiran pemerintah untuk memfasilitasi proyek investasi di pulau terluar, perbatasan, dan remote area.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement