REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut, arah kebijakan ekonomi pemimpin baru sangat penting bagi pelaku usaha, khususnya dalam penilaian risiko bisnis dan peluang pertumbuhan usaha. Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah menekankan tentang kelanjutan arah kebijakan ekonomi. Diharapkan hasil Pemilu 2024 yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
"Terpilihnya Prabowo-Gibran memberikan persepsi yang lebih tinggi terhadap stabilitas iklim usaha atau investasi Indonesia. Tapi ini tidak berarti bahwa persepsi uncertainty atau kondisi wait and see sepenuhnya hilang dari pelaku usaha," ujar Shinta saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (21/3/2024).
Shinta menyampaikan, arah kebijakan dan kebijakan sendiri merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya, kebijakan yang baik dan sudah ditetapkan pun bisa diimplementasikan secara berbeda, sehingga berdampak negatif terhadap kondusivitas dan kelangsungan usaha.
Lebih lanjut, hasil Pemilu 2024 hanya sedikit menurunkan ketidakpastian dan kecenderungan menunggu atau wait and see. Menurut Shinta, kecenderungan ini masih terus berlanjut hingga kuartal III 2024.
"Persepsi uncertainty dan kecenderungan wait and see-nya sendiri kami perkirakan masih akan terus ada hingga setidaknya di Q3 2024 dan penilaian iklim usaha yang lebih firm baru bisa dilihat pada 2025," katanya lagi.
Shinta berharap, para pemimpin baru dapat bekerja sama dengan pelaku usaha secara lebih intens dan berkelanjutan. Dengan demikian, agenda-agenda reformasi struktural ekonomi yang sudah ada saat ini bisa disempurnakan.
Pemimpin baru juga diharapkan dapat mengadopsi dan mengintegrasikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang sudah disiapkan oleh Apindo dalam peta jalan perekonomian Indonesia 2024-2029.
Adapun lima rekomendasi dari Apindo yang dapat diadopsi oleh kepemimpinan baru untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi adalah peningkatan kepastian hukum, perbaikan tata kelola dan koordinasi pemerintah; kebijakan terkait adopsi teknologi peningkatan SDM; serta optimalisasi kebijakan industri, perdagangan, investasi dan persaingan usaha yang sehat.
Selain itu, dukungan adopsi environmental, social, governance (ESG) oleh bisnis dan pengembangan energi hijau serta pengadaan infrastruktur, transisi energi dan ketersediaan sarana-prasarana digital.
"Kami juga berharap ada mekanisme konsultasi kebijakan yang lebih konsisten, sistematis dan sustainable agar di masa mendatang dapat menciptakan confidence pasar yang tinggi dalam melakukan ekspansi usaha/investasi dan tepat guna dalam menghasilkan peningkatan produktivitas ekonomi, lapangan kerja dan perbaikan daya saing ekonomi Indonesia," ujar Shinta pula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
