REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meyakini program pengampunan pajak dapat bermanfaat bagi rakyat. Kata Jokowi, pengampunan pajak akan mampu menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Jokowi mengatakan, pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak bisa sepenuhnya dibiayain negara mengingat keterbatasan APBN. Sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur mencapai 4.900 triliun.
"Sedangkan APBN kita hanya mampu membiayai Rp 1.500 triliun. Sisanya dari investasi dan dunia usaha," kata Jokowi dalam acara pencanangan program pengampunan pajak di kantor Ditjen Pajak, Jumat (1/7).
Jokowi mengatakan pemerintah sudah menyiapkan instrumen investasi untuk menampung uang repatriasi yang masuk dari pengampunan pajak. Beberapa instrumen tersebut adalah surat berharga negara (SBN), infrastructure bond atau surat utang infrastruktur, hingga obligasi BUMN. Jadi, mau diinvestasikan kemanapun bisa.
"Tapi juga cepat-cepatan. Kalau yang mau masuk masih nunggu-nunggu, ya tahun depan tidak bisa dapat," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen membangun infrastruktur. Infrastruktur akan selalu menjadi sektor prioritas yang dikerjakan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika