REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisaris Utama PT Industri Kapal Indonesia Soerjono mengatakan, kontrak pengadaan kapal oleh pemerintah sangat membantu untuk mempercerpat kemandirian galangan kapal nasional. Sejak akhir 2015, Kementerian Perhubungan sudah melakukan kontrak pengadaan kapal baru sebanyak 188 unit dengan nilai Rp 11,8 triliun secara multi years sampai dengan 2017.

"Melalui kontrak pengadaan tersebut, dapat menjadi anugerah bagi pertumbuhan galangan kapal nasional dan APBN tidak dinikmati oleh pihak asing," ujar Soerjono dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/4).

Soerjono menjelaskan, proyek multi years tersebut dilakukan untuk mewujudkan program tol laut yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kontrak pengadaan kapal ini merupakan yang terbanyak dalam sejarah industri galangan kapal nasional.

Investasi untuk membangun 188 kapal tersebut dilakukan dalam tiga tahap, yakni Rp 3,3 triliun untuk 2015, Rp 4,4 triliun pada 2016, dan Rp4,1 triliun pada 2017. Jenis kapal yang dipesan meliputi kapal patroli, ro-ro, kontainer, dan kapal ternak. Selain itu, ada pula kapal navigasi yakni kapal induk perambuan dan kapal pengamat perambuan. Soerjono mengatakan, proyek pengadaan ini menjadi peluang untuk menambah kapal yang diarahkan kepada pengusaha nasional.

"Dengan bergulirnya dana di dalam negeri, maka otomatis akan membawa multiplier effect pada sektor lain, salah satunya yakni menyerap tenaga kerja," kata Soerjono.

Soerjono menambahkan, untuk menjaga galangan kapal bekerja sesuai order Kementerian Perhubungan diharapkan memiliki konsultan sebagai pengawas. Konsultan tersebut harus tahu proses membangun kapal dan konstruksinya, serta memahami prosedur membangun kapal. 

Soerjono berharap, program pengadaan ini bisa diikuti oleh kementerian lain maupun BUMN sehingga industri kapal nasional bisa tumbuh dan berpengalaman untuk membuat kapal-kapal baru.

Ikuti Whatsapp Channel Republika