REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menilai rencana moratorium izin lahan pertambangan bisa dilakukan bertepatan dengan rendahnya harga komoditas tambang. Sudirman mengatakan, pihaknya menyambut baik arahan Presiden Jokowi untuk melakukan moratorium pertambangan untuk menjaga keberadaan ekosistem di zona konservasi.
"Kalau dari sisi lingkungan memang ada kasus-kasus lingkungan tidak di-recover dengan baik. Karena itu Presiden punya satu call sebaiknya tidak memberikan izin baru. Dan menurut saya situasi ini memungkinkan untuk itu, toh komoditi tambang sedang sangat tertekan," ujar Sudirman, di kantornya, Jakarta, akhir pekan ini.
Ia juga menilai bahwa berlakunya moratorium izin pertambangan bisa menjadi kesempatan bagi pelaku usaha pertambangan dan juga pemerintah untuk melakukan konsolidasi. Alasannya, dengan tidak keluarnya izin pertambangan yang baru maka akan mengurangi pelaku usaha pertambangan yang tidak bertanggung jawab atas pemulihan lahan tambang yang mereka kelola. Sudirman menyatakan, konsolidasi antara pelaku usaha yang sudah ada ini akan meningkatkan kesadaran pelaku usaha atas keberlangsungan ekosistem alami di atas lahan tambang mereka.
"Ini waktu yang tepat untuk konsolidasi kita bangun sama-sama. Itu di minerba (mineral dan batubara) kan ada dua tema, satu hilirisasi di-push diteruskan. Satu lagi konsolidasi. Dan saya kira dengan moratorium ini akan mempermudah, akan memperkuat upaya konsolidasi tambang, karena sebaiknya itu diisi oleh pelaku-pelaku yang serius yang juga peduli lingkungan, sehingga nggak ada kejadian-kejadian kayak kemarin," ujar dia.
Meski ia menyatakan ide moratorium ini bisa berjalan, tetapi Sudirman mengaku belum ada pembahasan secara rinci bersama dengan pelaku usaha. Namun ia menyatakan, saat ini animo bagi pelaku usaha untuk membuka lahan pertambangan baru memang sedang berkurang mengingat harga komoditas tambang yang masih rendah.
"Kalau ada yang mau cari lahan baru, yang namanya moratorium itu kebijakan tertinggi ya, ya kita lihat apakah ada policy yang memfasilitasi penggantian atau macam-macam. Yang pasti belum ada arahan detil," katanya.
Sementara itu, PT Aneka Tambang (Persero) (Antam) menyambut baik ide Presiden Jokowi untuk moratorium izin pertambangan dan kelapa sawit. Direktur Utama Antam Tedy Badrujaman mengatakan, keberadaan mineral berharga seperti emas seringkali berada di zona konservasi dan hutan lindung. Dengan adanya moratorium, maka sumber mineral tersebut akan terkunci dan terlindungi dari rambahan penambangan.
"Moratoriumnya yang gimana tuh, ya bagus sekali. Tapi yang jelas lahan-lahan yang biasanya ada emasnya biasanya itu di atas hutan lindung dan taman nasional sehingga itu tidak bisa bergerak lagi," kata Tedy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
