REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Adaro Energy Tbk menyatakan tak masalah dengan rencana pemerintah untuk melakukan moratorium izin lahan pertambangan. Presiden Direktur Adaro Garibaldi (Boy) Thohir menjelaskan, justru dengan adanya moratorium pertambangan bisa menekan operasi pertambangan yang tidak clean and clear. Artinya, momentum ini menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk menertibkan perusahaan pertambangan yang tidak melakukan praktik pertambangan yang ramah lingkungan dan tertib administrasi.
"Moratorium, untuk kami yang sudah eksis dan sudah lakukan good mining ya positif. Kenapa? Karena memang masih banyak perusahaan yang masih belum CnC dan banyak perusahaan kecil yang tidak lakukan good mining practice," ujar Boy usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Adaro, di Jakarta, Senin (17/4).
Selain itu, kata dia, moratorium pertambangan bisa menjaga cadangan batu bara terbukti yang akan ditambang. Ia menilai moratorium bisa menekan pertumbuhan perusahaan yang kerap menambang tanpa kepedulian lingkungan.
"Sehingga dengan moratorium secara nasional cadangan yang sudah proven akan established. Karena banyak yang ekspor tapi tidak bayar pajak dan royalti. Hanya saja, petunjuk kita belum tahu persis," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi akan memberlakukan moratorium pemberian izin baru lahan kelapa sawit dan tambang. Rencana penerapan moratorium ini sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Menurut Jokowi, lahan kelapa sawit yang ada saat ini sudah cukup dan dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi yang ada.
Demikian halnya dengan lahan tambang. Kata Jokowi, pemerintah tidak akan memberikan izin kepada perusahaan tambang untuk membuka lahan untuk perluasan wilayahnya.
"Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya tidak usah," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
