REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan wacana pemangkasan belanja di kementerian dan lembaga diperlukan karena memang APBN perlu dievaluasi.

"Kemampuan penerimaan di APBN itu memang perlu dievaluasi, dihitung ulang dengan kondisi hari ini," kata Wapres di Jakarta, Selasa (23/2).

Menurut Wapres, anggaran yang dievaluasi berupa anggaran rutin sehingga diharapkan tidak mengancam anggaran infrastruktur. "Kita harapkan tidak, jadi itu anggaran rutin saja harus dievaluasi. Kalau infrastrukturnya tidak boleh turun," kata dia.

Pemangkasan difokuskan untuk belanja rutin dan subsidi rata-rata 10 persen. Sementara untuk infrastruktur, pemerintah saat ini tengah fokus melakukan pembangunan berbagai macam infrastruktur mulai dari jalan, pelabuhan, dan lainnya.

Sebelumnya pemerintah mempertimbangkan memangkas belanja senilai Rp 200 triliun, hal itu untuk mengantisipasi tidak tercapainya penerimaan akibat penurunan harga minyak. Pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 2.096 triliun tapi jika terjadi pemangkasan belanja maka menjadi Rp 1.900an triliun.

Baca juga: Anggaran Negara Dipotong, Kemenkes akan Tingkatkan Efisiensi

Ikuti Whatsapp Channel Republika