REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana memangkas belanja negara dalam APBN Perubahan (APBNP) 2016. Pemangkasan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pelebaran defisit anggaran apabila penerimaan negara tidak sesuai harapan.

Staf Khusus Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyebut, belanja negara akan dipangkas hingga Rp 290 triliun. "Kata Menkeu (Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro), APBN harus dipotong kira-kira Rp 290 triliun," kata Sofjan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2).

Sofjan belum bisa memerinci belanja mana saja yang akan dipangkas. Namun, ada kemungkinan yang dipangkas adalah belanja kementerian dan lembaga yang bersifat nonproduktif. Belanja kementerian bisa dipangkas karena banyak inefisiensi. Hanya, belanja infrastruktur yang pasti tidak dipangkas.

Mantan ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tersebut mengungkapkan, pemangkasan belanja perlu dilakukan karena pemerintah tidak ingin menambah jumlah pembiayaan atau penarikan utang dalam APBNP 2016. "Tidak usah, utang pemerintah tidak usah terlalu banyak," ujar Sofjan.

Dalam APBN 2016, belanja negara ditetapkan Rp 2.095 triliun. Jumlah itu terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.325,6 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,2 triliun.

Belanja pemerintah pusat terbagi atas belanja kementerian dan lembaga Rp 784,1 triliun serta belanja nonkementerian dan lembaga Rp 541 triliun.

Dengan jumlah belanja negara Rp 2.095 dan target pendapatan negara Rp 1.822,5 triliun, defisit anggaran telah ditetapkan sebesar Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Tahun lalu, defisit anggaran melebar dari 1,9 persen menjadi 2,56 persen.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya menyampaikan, defisit anggaran per 5 Februari 2016 mencapai 0,55 persen atau sebesar Rp 70 triliun. Pendapatan negara baru mencapai Rp 94,4 triliun, sementara belanja negara sudah mencapai Rp 164,9 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika