Aturan Direvisi, Pemerintah Hapus Pajak Impor Semua Jenis Ternak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kementerian Keuangan Astera Prima menegaskan pemerintah akan merevisi aturan mengenai pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk impor ternak. "Akan kami sesuaikan aturannya. Semua (pembelian) ternak tidak akan dikenakan PPN atau sama seperti aturan sebelumnya," kata Astera, Jumat (22/1).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 267 Tahun 2015 tentang Kriteria dan atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak, dan Pakan Ikan yang Atas Impor dan atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Dalam aturan tersebut, pemerintah hanya membebaskan pungutan PPN untuk ternak jenis sapi indukan. Dengan begitu, semua jenis ternak selain sapi indukan dikenakan PPN baik itu untuk kegiatan impor atau pembelian di dalam negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika

1	Tak Perlu Charger, Tukar Baterai Mobil Listrik Hanya Butuh Waktu 100 Detik
2	Kemenkeu Pastikan PPN pada Transaksi QRIS tidak Dibebankan ke Konsumen
3	BPKH Gandeng Jamdatun untuk Perkuat Pengelolaan Dana Haji
4	Jaga Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Haji , BPKH Gelar Sosialisasi Antikorupsi
5	Kemenkeu Siapkan Kategori Barang yang Kena PPN 12 Persen, Komisi XI: Harus Cermat
6	Sarinah Targetkan 350 Ribu Pengunjung selama Periode Nataru
7	BSI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada 2025 di Kisarsn 5,1-5,2 Persen

Aturan Direvisi, Pemerintah Hapus Pajak Impor Semua Jenis Ternak

Hakim: Negara Rugi Rp 300 Triliun Akibat Kasus Korupsi Timah

Operator Beri Diskon Bagi Kendaraan yang Melintasi Tol Cimanggis-Cibitung

KSEI: Investor Pasar Modal RI Capai 14,58 Juta SID per 29 November

PHE Temukan Cadangan Minyak Baru di Sumatra Selatan

Target Stok Cadangan Beras Pemerintah Ditingkatkan Jadi 2,5 Juta Ton