REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyebutkan data penerimaan pajak tahun 2015 sudah benar. Sehingga apabila ada pihak-pihak yang menyebutkan angkanya tidak benar itu merupakan informasi yang menyesatkan.
"Kami berharap pihak-pihak yang menganggap data penerimaan pajak 2015 tidak benar untuk menghentikan penyebarluasan informasi tersebut karena tidak berlandaskan fakta," kata Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo, Ahad (10/1).
Menurut dia anggapan seperti itu tidak didukung data akurat dan pemahaman teknis administratif yang memadai. Masyarakat diminta tetap mempercayai pernyataan resmi Menteri Keuangan terkait data penerimaan pajak 2015. Yustinus mengatakan data realisasi penerimaan pajak sekarang ini didukung sistem perbedaharaan dan anggaran negara (SPAN) yang handal dan akuntabel yang dikeloa Dirjen Perbendaharaan dan Anggaran.
Hal senada juga disampaikan pengamat perpajakan Rony Bako yang menyebutkan setiap hari Kanwil Pajak yang ada di daerah-daerah selalu mengupdate setiap penerimaan pajak melalui SPAN. "Sehingga kalau sistem pelaporannya semacam itu jelas tidak mungkin salah atau disalah gunakan. Semua yang disampaikan Kanwil-Kanwil yang ada di daerah itu tentunya dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya," ujar dia.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan sebelumnya mengumumkan angka realisasi penerimaan pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.055 triliun, menurut Yustinus maupun Rony angka tersebut valid. Menurutnya, apa yang disebut oleh LBH Pajak dan Cukai angka yang disetor wajib pajak tidak sebesar itu, jelas keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Rony sistem penerimaan pajak bersifat real time dan tidak bisa dimanipulasi. Data penerimaan negara (pajak dan bea cukai) merupakan sistem modul penerimaan negara generasi 1 dan generasi 2 (MPN G1 dan G2) yang kehandalannya dapat dipertanggungjawabkan.
Prastowo mengatakan, Tahun Anggaran 2015 dengan segenap tantangannya dapat dilewati. Kinerja penerimaan perpajakan 2015 masih cukup baik di tengah perlambatan ekonomi. Meski demikian Tahun 2016 kita akan menghadapi tantangan yang lebih besar karena Indonesia harus melakukan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara, dan melanjutkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat.
Tahun 2016 adalah momentum untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi fiskal yang tidak boleh disia-siakan dan diharapkan meningkatkan partisipasi publik yang semakin besar. Ia berharap Rapim DJP dapat menyentuh dimensi terdalam dan substansial yaitu evaluasi, koordinasi dan konsolidasi internal agar lebih solid, memiliki kesamaan visi, perumusan misi yang jelas, peneguhan kepemimpinan yang mengayomi dan bertanggung jawab, kepastian kebijakan kepegawaian dan remunerasi pegawai, dan penyusunan peta jalan kebijakan dan strategi 2016 yang baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika