REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menurut laporan terbaru Bank Dunia, ketimpangan pendapatan di Indonesia semakin meluas dibanding negara-negara tetangga Asia Timur. Kondisi ini dinilai bisa memicu konfilik sosial.
Menurut survei 2014 mengenai persepsi masyarakat terhadap ketimpangan, sebagian besar responden menilai distribusi pendapatan sangat tidak setara dan mendesak pemerintah untuk bertindak mengatasi ketimpangan. Dalam 15 tahun terakhir, koefisien gini semakin membesar di Indonesia, naik dari 30 pada 2000 menjadi 41 pada 2013.
Menurut laporan Indonesia Rising Divide tersebut, ketimpangan pendapatan berdampak negatif karena menghalangi potensi pertumbuhan negara dengan risiko meningkatnya ketegangan sosial.
Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo Chaves, menyatakan, meskipun pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia mengesankan, kesetaraan dalam pertumbuhan lebih sulit tercapai. Kalangan mampu maju jauh lebih cepat dari mayoritas masyarakat.
"Indonesia berisiko mengalami pertumbuhan yang lebih lambat serta konflik sosial apabila terlalu banyak masyarakat Indonesia tertinggal. Potensi mereka yang hilang juga merupakan hilangnya potensi Indonesia," jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (8/12).
Kekhawatiran mengenai implikasi jangka panjang ketimpangan turut mempengaruhi 60 persen responden survei. Responden tersebut mengatakan rela jika pertumbuhan ekonomi lebih rendah asalkan ketimpangan juga berkurang. Namun riset terbaru menunjukkan koefisien gini yang lebih tinggi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan kurang stabil.
Pemerintah telah menetapkan sasaran untuk menurunkan koefisien gini, menjadi 36 pada tahun 2019. Kisah sukses Brazil bisa menjadi contoh dimana kebijakan-kebijakan pemerintah sangat berperan dalam mengurangi ketimpangan. Khususnya jika kebijakan tersebut bisa mengatasi penyebab utama ketimpangan di Indonesia, yakni, ketimpangan peluang, ketimpangan pasar tenaga kerja, konsentrasi kekayaan, dan ketimpangan ketahanan terhadap guncangan.
Rodrigo mengatakan setidaknya ada dua poin penting yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.
Pertama, kata Rodrigo, pemerintah harus meningkatkan layanan umum di tingkat lokal. Menurutnya, kunci perbaikan ketimpangan terletak pada peningkatan pelayanan umum di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.
"Upaya ini dapat memperbaiki kesehatan, pendidikan dan peluang kerja secara merata," kata Rodrigo.
Selain itu, pemerintah juga harus memperluas lapangan kerja. Dia mengatakan, perluasan lapangan kerja dapat diciptakan melalui investasi yang lebih besar untuk infrastruktur, perbaikan iklim investasi, dan perubahan pendekatan regulasi agar lebih fleksibel dan responsif.
"Kalau upaya tersebut bisa dijalankan dengan baik, saya optimistis tingkat ketimpangan menurun karena kesejahteraan meningkat," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika