REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri mengakui ramainya kabar impor beras sangat memungkinkan munculnya praktik kartel beras. 

Kartel beras, Mansuri menjelaskan, dilakukan oleh pedagang besar yang belum tentu pedagang beras. "Makanya oknum yang main harga ini melakukan hal curang, agar stok di pasar habis mereka nimbun stok yang ada. Ini bisa dilakukan. Ini berkaitan dengan harga," tuturnya, saat dihubungi republika.co.id, Jumat (13/11).

Menurutnya, kondisi tersebut bisa terjadi akibat lemahnya pendataan. Ia mengaku masih menelurusi adanya kemungkinan kartel tersebut. Meski demikian, untuk saat ini ia mengaku belum menemukan adanya indikasi praktik kartel. 

"Tapi memang wacana yang kami terima itu adanya kartel yang memanfaatkan kondisi beras yang sedang tidak menentu," ungkap Mansuri. 

Ia mengatakan, saat ini dibutuhkan pengawasan dari pemerintah. Pendataan daerah yang surplus dan produksi beras harus terdata dengan baik. Adanya data tersebut dinilai tidak akan membuat wacana impor tidak jelas seperti saat ini. 

"Yang penting bagaimana Kementan maksimalkan pendataan. ini kan ada El Nino harusnya produksi beras dengan pola modern bisa dilakukan jauh hari sewaktu tahu akan ada dampak el nino tapi ini tidak dilakukan sehingga banyak gagal panen," tutur Mansuri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika