Senin 09 Nov 2015 17:39 WIB

Majukan Keuangan Syariah, Pemerintah Harus Berani

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Winda Destiana Putri
Perbankan Syariah
Foto: Republika/Aditya Pradana Putra
Perbankan Syariah

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Untuk memanjukan keuangan syariah, pemerintah dinilai harus berani mengambil langkah, mulai dari memberi insentif hingga konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Rektor Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia M Syafi'i Antonio mengungkapkan, saat ini pangsa pasar keuangan syariah turun menjadi 4,7 persen dari 4,8 persen karena keuangan konvensional juga tetap tumbuh. Kalau tidak cepat, keuangan syariah akan tetap kecil.

Ia menyarankan pemerintah memberi insentif pajak untuk industri keuangan syariah. Kalau pangsa pasarnya sudah besar, setidaknya 10 persen, baru insentif dihentikan.

''Kalau keuangan syariah mau cepat tumbuh dan pemerintah berani, syariahkan BTN seluruhnya,'' ungkap dia.

Ia juga menyayangkan anggaran sosialisasi yang kecil di regulator. Yang harus dilakukan, kata Syafi'i, adalah memperbesar permintaan dan memperbesar pasar.

Karena jika dananya besar, sosialisasi keuangan syariah bisa masif dan terus-menerus. Wajibkan APBN dan APBD dialokasi ke perbankan syariah, setidaknya 20 persen saja.

''Kalau tidak, pangsa pasar keuangan syariah empat persen terus,'' ungkap dia.

Persoalan lukuiditas industri perbankan syariah juga sering bersamaan, bersamaan lebih atau kurang. Sementara alat likuditas seperti sukuk terbatas.

Mengharapkan BUMN menerbitkan sukuk, kata Syafi'i, susah sekali. Kalau ada insentif sukuk bagi BUMN, mungkin pasar sukuk jadi lebih ramai.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement