REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Adanya paket kebijakan ekonomi jilid III seolah menegaskan bahwa pemerintah memang bekerja. Meski penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi memang terkesan kecil, namun niat baik pemerintah patut diapresiasi. Begitu juga dalam perluasan penerimaan kredit usaha rakyat (KUR).

“Memang sudah seharusnya begitu. Tidak usah dipaksakan karena cuma mampunya segitu,” kata ekonom sekaligus politikus PAN Didik J Rachbini kepada Republika, Kamis (8/10).

Dalam paket yang baru diluncurkan, pemerintah memperluas penerima KUR. Kini keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai dapat menerima KUR untuk dipergunakan dalam sektor usaha produktif. Dalam paket tersebut, ada kemudahan usaha pengelolaan valas untuk perbankan.

Saat ditanya apakah kebijakan ini efektif atau tidak, Didik menyebut yang terpenting adalah Bank Indonesia (BI) saat memimpin perekonomian yang sedang kritis ini mampu memilih jalan yang terbaik. “Jangan sampai bank main spekulasi dan mengamankan diri sendiri,” ujarnya.

Didik juga menyoroti persoalan asuransi pertanian dimana digadang-gadang mampi membantu petani. Namun  menurutnya, Indonesia belum mempunyai pengalaman cukup untuk itu. “Asuransi pertanian memang bagus, tapi mungkin implementasinya terbata-bata,” ucapnya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran asuransi pertanian sebesar Rp 150 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Asuransi ini diluncurkan untuk mengantisipasi ketidakpastian musim dan risiko kerugian.

Pada skema ini, 80 persen premi dibayar pemerintah, sedangkan 20 persen oleh petani. Selain meminimalkan kerugian, langkah ini diklaim bisa membuat petani menjadi lebih bankable.

Ikuti Whatsapp Channel Republika