REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia harus meluncurkan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan keyakinan pasar. Kebijakan hendaknya jangan membuat kepanikan dan ketidakpastian pasar.

"Itu yang lebih penting," ujar Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef), Enny Sri Hartati kepada Republika.co.id baru-baru ini.

Kepastian yang diberikan pemerintah akan mengurangi adanya berbagai macam spekulasi dari pelaku pasar. "Lebih baik pemerintah memberi kepastian, daripada menghabiskan cadangan devisa yang tidak jelas manfaatnya untuk menguatkan rupiah," ucap Enny.

Utang yang dilakukan oleh bank-bank BUMN beberapa waktu lalu dinilainya malah memicu kekhawatiran para pelaku pasar. Mereka akan melihat ini sebagai alarm 'lampu merah' bagi perekonomian Tanah Air. Langkah tersebut justru kontraproduktif karena tidak jelas tujuannya sehingga menimbulkan multi interprestasi.

"Katanya mau digunakan untuk infrastruktur tapi mau yang mana, orang sekarang jadi menginterprestasikannya sendiri-sendiri," ujarnya. Apabila proyek infrastrukturnya tidak jelas, Enny khawatir malah akan mangkrak dan berpotensi gagal. Ini akan sangat berisiko bagi bank BUMN Indonesia.

IMF kerap menawarkan pinjaman utang ke pemerintah Indonesia. Tinggal bagaimana pemerintah  mudah dirayu untuk berutang atau tidak. Pemerintah harus mampu menggerakkan investasi dan jangan berutang. "Ini janji Jokowi. Kalau beliau mempermudah utang berarti melanggar janjinya sendiri, padahal di Nawacita tidak ada target untuk menambah utang," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika