REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah pengumuman paket kebijakan ekonomi tahap pertama, para pelaku pasar menanti langkah konkret dan realisasi dari kebijakan-kebijakan tersebut. Pelaku pasar meminta tidak ada lagi penundaan seperti kebijakan ekonomi sebelumnya.

"Mungkin ada beberapa reaksi positif secara spontan di pasar, namun pemerintah harus menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar dapat melakukan perubahan, di mana tahap implementasi selama ini kerap menjadi masalah," kata kata ekonom DBS Bank, Gundy Cahyadi, Jumat (11/9).

Setelah pengumuman paket kebijakan ekonomi pada Rabu (9/9) petang, Indeks Harga Saham Gabungan sepanjang Kamis (10/9) masih melemah. IHSG Bursa Efek Indonesia dibuka turun sebesar 34,62 poin atau 0,80 persen menjadi 4.312,65, dan ditutup kembali melemah 4,01 poin atau 0,09 persen menjadi 4.343,26.

Mengenai paket kebijakan Bank Indonesia, Gundy menilai prioritas otoritas moneter harus bertujuan memperbaiki nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya. Hal ini menjadi kunci untuk mengangkat kepercayaan dunia usaha untuk memulihkan daya ekspansinya.

"Beradaptasi dengan fase normal baru akan sulit jika nilai tukar rupiah terus bergejolak. Ini juga menyebabkan pertumbuhan investasi bisa melambat," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan paket kebijakan ekonomi tidak dapat secara instan meredam gejolak di pasar keuangan. Terlebih, tekanan dari ketidakpastian ekonomi global terhadap negara yang sedang tumbuh (emerging markets) kian deras.

"Begini, tetap saja dunia sedang bergerak sendiri. Sebetulnya yang harus dilakukan menyusun kebijakan memastikan pelaksanaannya jalan," ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, akan mengumumkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan ekonomi tahap I tersebut. Selanjutnya, pemerintah juga sedang menyusun paket kebijakan ekonomi tahap II yang akan diumumkan akhir September 2015.

Ikuti Whatsapp Channel Republika