REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro optimistis penyerapan belanja pemerintah pusat, terutama yang fokus untuk mendukung pembangunan infrastruktur, akan meningkat pada semester II-2015.

"Memang masih rendah penyerapannya, tapi pasti ada penumpukan di semester dua," katanya di Jakarta, Jumat (3/7).

Menkeu mengatakan salah satu penyebab penyerapan masih melambat pada semester I adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang baru disiapkan setelah selesainya penyusunan dan pengesahan APBN-P pada Februari 2015.

"APBN-P ini mengubah keseluruhan APBN lama, jadi banyak program dan proyek yang berubah. Itu baru selesai (pembahasannya) pada Februari, padahal butuh sebulan untuk penyiapan DIPA," ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, setelah adanya APBN-P banyak kementerian lembaga yang terkait dengan proyek pembangunan pemerintah mengalami perubahan nomenklatur dan programnya belum terakomodasi dalam APBN lama. "Beberapa kementerian besar seperti (kementerian) Pekerjaan Umum dan (kementerian) Pendidikan mengalami perubahan nomenklatur, jadi bisa dimaklumi penyerapan dimulai April bahkan Mei. Kementerian Pekerjaan Umum praktis baru Mei, namun kecepatannya lumayan tinggi," ujarnya.

Menkeu menambahkan pembayaran uang muka yang biasanya hanya dibayar kurang dari separuh untuk keseluruhan nilai proyek pembangunan, juga menjadi salah satu penyebab anggaran belanja pemerintah tidak terserap pada awal-awal semester. "Kebetulan juga, untuk memulai proyek kita tidak mungkin membayar 100 persen dimuka. Uang muka tidak pernah lebih besar dari penutupan, biasanya hanya 20 persen hingga 40 persen saja," katanya.

Kementerian Keuangan mencatat proyeksi realisasi belanja pemerintah pusat hingga semester I-2015 baru mencapai Rp 436,1 triliun atau 33,1 persen dari pagu dalam APBN-P sebesar Rp 1.319,5 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas belanja Kementerian Lembaga yang baru mencapai Rp 208,5 triliun atau 26,2 persen dari pagu Rp 795,5 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga yang sudah tercatat Rp 227,6 triliun atau 43,4 persen dari pagu Rp 524,1 triliun.

Berdasarkan profil penyerapan Kementerian Lembaga, sebanyak 40 K/L telah memiliki daya serap diatas 26,2 persen, sebanyak 16 K/L mempunyai daya serap 20 persen-26,1 persen dan 29 K/L memiliki daya serap dibawah 20 persen.

Sementara, menurut jenis belanjanya hingga 22 Juni 2015, realisasi belanja pegawai telah mencapai Rp 73,6 triliun, belanja barang Rp 45,5 triliun, belanja modal Rp22,8 triliun dan bantuan sosial Rp 38,9 triliun.

Pada semester II, diperkirakan belanja Kementerian Lembaga akan meningkat, atau mencapai Rp 521,6 triliun, sehingga pada akhir tahun outlook belanja Kementerian Lembaga diproyeksikan sebesar Rp 730,1 triliun atau 91,8 persen dari pagu.

Dengan perkiraan pencapaian belanja Kementerian Lembaga tersebut, maka secara keseluruhan belanja pemerintah pusat pada akhir tahun anggaran diproyeksikan bisa mencapai Rp 1.245,5 triliun atau hanya 94,4 persen dari pagu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika