REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof A. Chaniago mengatakan Peraturan Presiden untuk penunjukkan PT. Adhi Karya sebagai kontraktor proyek kereta ringan cepat perkotaan (light rail transit/LRT) akan terbit Senin (8/6) pekan depan.
Andrinof di Kantornya, Jakarta, Rabu (3/6) malam meminta Adhi Karya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan stasiun dan depo LRT.
"Nanti tata ruang diminta menyesuaikan. Perpres kan lebih tinggi. Perpresnya Senin (8/6) sudah keluar," kata dia.
Pembebasan lahan untuk stasiun dan depo LRT masih terkendala karena akan memakan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) DKI Jakarta di Cawang dan Cibubur. Padahal luas RTH di DKI Jakarta sekarang hanya 11--12 persen, dibandingkan luas RTH yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebesar 30 persen.
Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi Sutanto Soehodho sebelumnya meminta meminta payung hukum untuk memastikan status lahan proyek kereta ringan tersebut.
Payung hukum tersebut, kata dia, harus mengatur mengenai peminjaman lahan milik DKI Jakarta kepada Adhi Karya. Namun, Sutanto menyoroti beberapa hal dalam pembebasan lahan tersebut. Dia menyoroti pembebasan lahan tersebut dapat saja bersinggungan dengan UU RTH mengenai status lahan RTH di Jakarta.
Kemudian, menurut dia, terdapat kekhawatiran, kalau lahan tersebut diberikan akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat kepada Badan Usaha Milik Negara lain yang akan meminta dipinjamkan lahan-lahan proyek.
"Kalau bisa meminjamkan secara gratis, mestinya bisa gratis kepada yang lain, itu yang harus hati-hati, ini kan aset negara," ujarnya di Kantor Kementerian Perhubungan.
Dia menekankan Adhi Karya merupakan BUMN yang bukan hanya mengandalkan subsidi "public service obligation" (PSO), tetapi juga berbasis komersial, sehingga dinilai tidak etis jika lahan tersebut hanya dipinjamkan. "Artinya, saya konfirmasi mau disewa, dibeli atau apa, mereka maunya dipinjamkan tapi enggak ada konsesi apa-apa," katanya.
Adapun, Direktur Operasi V Adhi Karya Pundjung Sety Brata menginginkan lahan depo seluas enam hektare yang dikehendaki bisa dipinjamkan dalam bentuk konsesi. "Ini perlu didukung oleh Pemprov DKI dan ini belum 'clear' (jelas)," imbuhnya.
Menurut rencana, pembangunan LRT dari Dukuh Atas menuju Bogor membutuhkan investasi total Rp 24 triliun sepanjang 72 kilometer. Untuk tahap pertama, pembangunan LRT difokuskan pada rute Bekasi Timur-Cawang, dilanjutkan Cibubur-Cawang hingga Dukuh Atas dengan investasi senilai Rp 10 triliun. Rencananya, tahap pertama juga akan diikuti pembangunan rute dari Bogor hingga Dukuh Atas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika