REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI -- Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) memilih strategi kolaborasi antar-BPD sebelum melakukan penggabungan 26 bank milik pemerintah daerah dalam holding company guna menghadapi pasar bebas Asean di sektor perbankan 2020.

Ketua Umum Asbanda Eko Budiwiyono mengatakan penggabungan BPD tidak seperti pengembalian kepemilikan bank. Namun menyatukan 26 bank yang mempunyai banyak pemegang saham. Sehingga, menurutnya hal ini memerlukan proses yang tidak sebentar.

"Kami mulai dulu dengan strategic collaboration atau strategic holding, belum masuk financial holding. Strategi ini menyatukan dulu produk BPD, jaringan IT dan lain sebagainya. Prosesnya, sesuai time table di BRC (BPD Regional Champion) jilid II," katanya di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sumatera Barat, Ahad (15/3).

Eko mengungkapkan Asbanda segera merilis BRC jilid kedua pada April mendatang. Dengan penguatan pada proses bisnis selain mengejar pencapaian target bisnis seperti tertuang dalam BRC jilid pertama.

Ia menjelaskan, dalam proses penyatuan, meliputi pengembangan layanan BPD net yang merupakan layanan payment switching, baik untuk transaksi berbasis kartu maupun non-kartu.

Sedangkan untuk fitur layanannya, seperti solusi layanan interbank switching seperti ATM switching dan mobile EDC, solusi layanan e-channel berupa web teller, internet banking, mobile banking, kiosk, cash management system, dan financial supply chain management system.

Selain itu, ujar Eko, termasuk layanan branchless banking dan BPD card e-money, hingga program penyatuan simpanan dalam Simpeda, program pembiayaan dan training bersama.

"Secara bertahap, sesuai arahan OJK yang mengawasi proses ini, BPD pelan-pelan menuju holding itu," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika