REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pihak perbankan untuk membuka layanan bank hingga pelosok daerah. Hal ini seriring diperbolehkannya perbankan membuka layanan di pelosok tanpa membuka kantor sendiri.

"Kalau akses bank terbuka maka akan muncul potensi ekonomi luar biasa," kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad pada peresmian kantor perwakilan OJK DIY, Senin (2/2).

Menurut Muliaman, saat ini baru 22 persen masyarakat Indonesia usia dewasa yang bisa akses perbankan. Sedangkan 75 persen lebih belum bisa mengakses industri perbankan dan jasa  keuangan. "Kendala yang lebih banyak adalah pada agunan dan pengetahuan masyarakat sendiri. Kita berharap layanan perbankan dan jasa keuangan segera dinikmati oleh masyarakat di pelosok desa," ujarnya.

Hal ini kata dia, seiring dengan diijinkannya perbankan membuka cabang tanpa membuka kantor atau branchless banking. Di pedesaan. Perbankan boleh hanya menunjuk agen sehingga lebih efisien.

Tahun ini kata dia, layanan tersebut akan mulai di buka oleh 17 bank baik milik pemerintah maupun swasta. Dengan begitu diperkirakan akan ada  30 ribu agen baru untuk masuk ke pedesaan.  "Mudah-mudahan ini bisa saingan dengan rentenir. Diharap lebih murah dari dari lainnya dan masyarakat dimudahkan," katanya.

Selain mendorong pembukaan layanan di pedesaan, OJK kata Muliaman juga akan  membuka pasar keuangan rakyat di daerah. Hal ini dilakukan dengan membuka layanann asuransi hingga pedesaan berupa asuransi mikro.

Ikuti Whatsapp Channel Republika