REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah menjangkau lebih dari 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga akhir Juni 2025. Total bantuan Rp1 juta per KPM.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup penyaluran reguler senilai Rp600.000 untuk periode April–Juni 2025, ditambah penebalan bansos senilai Rp400.000 untuk dua bulan, masing-masing Rp200.000 pada Juni dan Juli.

“Setiap KPM BPNT menerima Rp1 juta, terdiri dari Rp600.000 bantuan reguler dan tambahan Rp400.000 dari penebalan bansos,” kata Mensos Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Menurut dia, penyaluran bansos BPNT telah mencapai 82,95 persen dari total target penerima. Sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH) telah tersalurkan kepada sekitar 80,43 persen KPM.

Mensos juga melaporkan bahwa sebanyak 1.945.399 KPM PKH atau 19,4 persen dan 2.723.515 KPM BPNT atau sekitar 14,9 persen masih dalam proses pembukaan rekening. Sebagian diantaranya telah terkonfirmasi memiliki rekening dan sedang menunggu proses penyaluran.

Ia menyebut sejumlah kendala seperti rekening pasif, perbedaan data kependudukan, kartu ATM belum aktif, hingga nomor rekening yang tidak sesuai masih ditemukan dalam proses pencocokan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Kami terus perbaiki masalah, seperti rekening tidak aktif, kartu belum terbit, atau beda nama. Prinsipnya, bansos harus tepat sasaran dan tidak tertahan di sistem,” kata Mensos.

Kemensos juga mencatat sebanyak 11.622 KPM PKH dan 393.610 KPM BPNT masih dalam proses perbaikan data untuk memastikan kelayakan dan kelancaran penyaluran bantuan.

Menurut Mensos Saifullah Yusuf, sinergi dengan perbankan dan pelibatan petugas lapangan menjadi kunci percepatan realisasi bansos di tengah dinamika data baru DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).

Ikuti Whatsapp Channel Republika