REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dengan adanya penambahan modal dari pemerintah, kemampuan pendanaan BUMN bisa meningkat berkali-kali lipat.

Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu mengatakan, Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN utamanya untuk pelaksanaan pembangunan merupakan strategi cerdas. Pasalnya, pemerintah pada dasarnya hanya mengalihkan dana yang biasanya melalui mekanisme belanja menjadi mekanisme memberikan modal kepada BUMN. '

'Selanjutnya BUMN yg membiayai proyek tersebut melalui mekanisme korporasi,'' kata dia kepada ROL, Selasa (13/1) sore.

Presiden Joko Widodo berencana menambah suntikan dana kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 'sehat'. Total tambahan modal yang akan digelontorkan sekitar Rp 48 triliun.

Dengan demikian, kata Said, maka pemerintah mendapatkan infrastruktur dan menambah aset negara di BUMN. Alhasil, dapat dikatakan pemerintah tidak mengeluarkan dana.

Dia berpendapat, PMN untuk BUMN hendaknya diprioritaskan kepada BUMN yang dampak ekonomi dan dampak ke rakyat luas atau eksternalitasnya besar. Semisal, pelabuhan, bandara, energi, perkebunan, kereta api, jalan, dan industri pertahanan.

Dengan penambahan modal, maka dana PMN yang disertakan kepada BUMN akan meningkatkan kapasitas pembiayaan proyek menjadi empat kali lipat. Pasalnya, jika peminjaman melalui proyek hanya bisa sebesar dana yang tersedia. Namun, jika melalui penambahan modal maka BUMN dapat meminjam sebesar tiga kali lipat dari tambahan modal tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika