Ahad 04 Jan 2015 21:19 WIB

Kemensos Klaim Sudah Perhitungkan Bila Harga Minyak Kembali Naik

Rep: C07/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sehat.
Foto: Republika/Yasin Habibi
Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sehat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Juru Bicara Kementrian Sosial, Benny Setia Nugroho mengatakan terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Kementrian Sosial sudah mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi ketidakstabilan harga BBM. Khususnya bila harga minyak mentah dunia sedang mengalami kenaikan.

“Itu sudah kita hitung, terkait program kita punya produk Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Produk tersebut sudah diperhitungkan dengan fluktuasi kenaikan berbagai macam harga,” kata Benny saat dihubungi Republika, Ahad (4/1).

Bahkan, lanjut Benny, nanti produk  itu akan diperkuat lagi dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin itu sendiri, Ia pun mencontohkan upaya yang dilakukan, misalnya di dalam satu keluarga ibu rumah tangganya diperkuat ekonomi keluarganya.

Kemudian, lanjut Benny, kepala keluarganya akan diberikan penopang kelompok usaha bersama kepada masyarakat yang sifatnya homogeny. “Di daerah sifatnya kan usaha lebih homogen. Aktivitas masyarakat sama. Jadi bila berkelompok kan mereka punya ketahanan keluarga atau komoditas masyarakat,” jelasnya.

Ia pun mengakui turunnya harga bbm saat ini ditenggarai harga minyak mentah dunia yang sedang turun. Bila komoditas minyakmentah berkurang, otomatis harga BBM akan kembali naik.

“Tapi, masyarakat sudah dipersiapkan dengan ekonomi kerakyatan itu. Memperkuat ketahanan sosial warga dalam kategori masyarakat miskin atau marjinal,” ucapnya.

Kemensos pun sudah mempersiapkan platfromnya. Artinya dalam pemberdayaan warga miskin secara kondisi normal.

Menurutnya, sistem penanggulangan kemisikinan harus dibangun masyarakat miskin adalah dengan penguatan ekonomi seperti usaha kecil menengah, “artinya kemensos tidak berdiri sendiri. Ada UKM, Kementrian Perdagangan juga Perindustrian sesuai tipilogi masyarakat dan aktiviyas pencariannya,” tuntasnya.

Adapun pada tahun 2015, KIP, KIS, dan KKS Ditingkatkan Penerima dan Dana Kartu ‘Sakti' Dianggarkan Rp 19,662 Triliun. Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia terus dilakukan pemerintah. Salah satunya, melalui program KIP, KIS dan KKS.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement