REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peluang investasi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia, mulai dilirik oleh negara lain salah satunya yakni Jepang. Kedua negara ini berencana untuk meningkatkan kerjasama industri di bidang perkapalan. 

Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, Harjanto mengatakan, salah satu perusahaan asal Jepang yang tertarik untuk berinvestasi yakni IHI Group. Perusahaan tersebut bergerak di sektor penyediaan teknologi untuk berbagai macam industri, diantaranya industri petrokimia, industri makanan, dan industri perkapalan. Harjanto mengatakan, kerjasama dengan perusahaan tersebut akan diarahkan ke penyediaan engine kapal, instrumen perkapalan, dan turbin untuk pembangkit listrik. 

"Kita mendorong mereka agar bikin pabrik mesin kapal disini sehingga kita tidak hanya memiliki industri galangan kapalnya saja, namun juga harus punya produksi mesin kapal di dalam negeri," ujar Harjanto di Jakarta, Senin (1/12).

Harjanto mengatakan, estimasi nilai investasi perusahaan tersebut belum diketahui karena masih dalam pembahasan lebih lanjut. Selain itu, perusahaan tersebut juga masih ingin menjajaki perusahaan-perusahaan lokal untuk membuka peluang mitra kerjasama. "Tempat industrinya nanti terserah mereka, namun kita menginginkan pembangunan pabrik di kawasan industri," ujar Harjanto.

Selain berminat untuk membuka investasi di industri perkapalan, IHI Group juga tertarik untuk membangun turbin pembangkit listrik. Apalagi, hal ini sesuai dengan program pemerintah Indonesia yang berencana membangun listrik sekitar 28 ribu megawatt. Menurut Harjanto, investasi di bidang pembangunan listrik sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan program tersebut. 

Sementara itu, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, peluang kerjasama dengan IHI Group dapat meningkatkan investasi antara Indonesia dan Jepang. Selama ini investasi bisnis kedua negara masih rendah yakni sekitar 17 persen, sedangkan investasi antara Jepang dengan Thailand sudah mencapai sekitar 35 persen.    

"Mereka tahu bahwa Indonesia memiliki masa depan investasi yang menjanjikan dan peluang kerjasama ini diharapkan dapat menjadi triger untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik," ujar Saleh.  

Saleh mengatakan, tuntutan kenaikan upah buruh tidak berpengaruh terhadap minat negara lain untuk berinvestasi di Indonesia. Akan tetapi, permasalahan upah buruh juga perlu dikaji ulang agar tidak menganggu iklim investasi di Tanah Air. Kementerian Perindustrian telah membuat kerangka wacana agar selama lima tahun ke depan, kenaikan upah buruh dibuat secara teratur. Dengan demikian pelaku usaha mudah untuk melakukan perencanaan anggaran.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika