REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Keuangan masih menunggu kabar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keputusan Indonesia bergabung ke Bank Investasi Infrastruktur Asia atau Asian Investment Infrastructure Bank (AIIB). Keinginan menjadi anggota AIIB merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah membangun infrastruktur di Tanah Air.

Saat ini, Jokowi sedang menghadiri forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Asia Pasifik (APEC) di Beijing, Cina. Dalam kesempatan ini, Jokowi akan menyampaikan keputusan terkait bergabungnya Indonesia di AIIB.

"Kita memang akan bergabung. Tapi kita tunggu arahan presiden setelah pulang dari Beijing. Saya belum tahu perkembangannya seperti apa karena saya tidak ikut ke Beijing," ujar Bambang di kantornya, Senin (10/11).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Andin Hadiyanto menyebut sangat penting bagi Indonesia untuk bergabung dengan AIIB. Sebab, Indonesia bisa mendapat dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur.

"Membangun infrastruktur modalnya banyak. Jadi nanti kita tidak hanya mendapat modal dari ADB (Asian Development Bank), bank dunia, tetapi juga dari AIIB yang memang khusus untuk pembiayaan infrastruktur," ucap Andin.

Andin mengatakan, setiap negara yang ingin bergabung harus lebih dulu menanamkan modal. Namun besarannya tergantung dengan kesepakatan setiap negara dengan AIIB. Hanya saja, dia mengatakan bahwa AIIB yang diprakarsai Cina tersebut membutuhkan modal awal sebesar Rp 50 - 100 miliar dolar AS.

"Kalau modal yang harus disetor setiap negara tentu tidak sampai sebesar itu," Andin mengatakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika