Selasa 11 Feb 2014 12:53 WIB

Dahlan: Foxconn Diperlakukan Sama dengan Investor Lain

Foxconn Technology Group, a Taiwanese electronics manufacturing company, suspends its investment in Indonesia until the next several months and it demands incentives from Indonesian government. (illustration)
Foto: foxconn.com
Foxconn Technology Group, a Taiwanese electronics manufacturing company, suspends its investment in Indonesia until the next several months and it demands incentives from Indonesian government. (illustration)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan Foxconn Technology Co Ltd yang akan merealisasikan investasinya di Indonesia dengan menggandeng PT Kawasan Berikat Nusantara Persero (KBN) sebagai penyedia lahan pabrik, akan mendapat perlakuan sama dengan investor lain.

"KBN boleh menjalin kerjasama dengan Foxconn, asalkan fasilitas yang diberikan tidak berlebihan agar tidak menimbulkan kecemburuan bagi investor lainnya," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Selasa.

Ia menyatakan Kementerian BUMN mendukung rencana Foxconn Technology merealisasikan investasinya di Indonesia dengan menggandeng KBN Persero sebagai pihak penyedia lahan.

Menurut Dahlan, KBN dalam kerjasama yang juga melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut harus mengedepankan prinsip bisnis.

"Harus B to b atau business to business sehingga lebih jelas dari semua aspek, agar tidak bermasalah di kemudian hari. Masalahnya Foxconn itu investor besar jadi harus dilakukan dengan tingkat governance yang baik dan bagus," tegas Dahlan.

Sebelumnya diberitakan Foxconn, perusahaan teknologi informasi asal Taiwan itu menyatakan siap menginvestasikan dana sebesar satu miliar dolar AS dalam 3--5 tahun ke depan membangun pabrik perangkat teknologi di Indonesia.

Investasi akan meliputi riset dan pengembangan (research and development), desain software elektronik, manufaktur dan perakitan produk-produk elektronik.

Adapun alasan pemilihan lokasi pabrik di DKI Jakarta karena daerah ini dinilai memiliki infrastruktur lebih baik dibanding wilayah lain di Indonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyanggupi penyediaan lahan seluas 200 hektare di kawasan Marunda, milik KBN.

Menurut Dahlan, sepanjang kerja sama tersebut menguntungkan dan mendedapankan kepentingan nasional maka investasi itu harus didukung."Pokoknya KBN jangan membuat pengusaha yang lainnya komplain. Fasilitas kepada investor harus sama," ujar Dahlan.

a

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement