Jumat 13 Dec 2013 16:51 WIB

BI: Pembatasan Transaksi Tunai untuk Hindari Politik Uang

Rep: Friska Yolandha/ Red: Nidia Zuraya
Transaksi Mencurigakan (Ilustrasi)
Foto: eupm.org
Transaksi Mencurigakan (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyambut baik pembatasan transaksi tunai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi A Johansyah mengatakan, tujuan pembatasan ini baik untuk mencegah politik uang. "Tujuannya baik untuk mencegah politik uang," kata Difi, Jumat (13/12).

Namun Difi mengingatkan pembatasan tersebut harus melihat berbagai aspek. Pasalnya belum semua masyarakat indonesia yang memanfaatkan penggunaan uang elektronik.

Selain itu pembatasan harus dilakukan dengan hati-hati. "Tapi kita tidak bisa bedakan mana yang uang tunai untuk politik uang dan mana yang untuk kegiatan ekonomi seperti usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengingat, masih banyak warga kita yang memakai uang tunai," kata Difi.

 

PPATK meminta agar dilakukan pembataasan transaksi tunai sebelum penyelenggaraan pemilihan umum 2014. Transaksi di atas Rp 100 juta harus dilakukan melalui rekening yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI). Pembatasan dilakukan untuk menghindari praktik korupsi politik yang biasa terjadi pada pemilu.

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement