REPUBLIKA.CO.ID, Salah satu manfaat pajak yang paling terasa adalah sektor pendidikan. Syafrudin Anhar, ketua Majelis Ekonomi Dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menilai pemerintah sekarang ini lebih serius memperhatikan kualitas pendidikan.

Seiring peningkatan pajak untuk membiayai pembangunan, kuantitas dan kualitas pendidikan di Indonesia berkembang cukup pesat. Namun sayangnya menurut Syafruddin, alokasi dana APBN ini belum fokus kepada perbaikan infrastruktur pendidikan. Seperti pembangunan gedung sekolah, sarana laboratorium serta fasilitas dan media pendidikan lainnya.

"Saya melihat alokasi anggaran 20 persen itu seharusnya lebih kepada pengembangan infrastruktur dulu selama beberapa tahun ke depan,'' katanya.

Infrastruktur pendidikan memang harus diutamakan oleh pemerintah. Selain, masalah peningkatan SDM bagi tenagar pengajar. "Ketika pendidikan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pola pengembangan pendidikan dan pola pengalokasian anggaran juga harus sesuai. Ini memang dibutuhkan pengawasan menyeluruh, apalagi sebagian dananya berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat,'' katanya.

Pembiayaan sarana penunjang pendidikan ini menjadi hal yang sangat penting, karena tidak mungkin pendidikan akan berjalan dengan baik jika sarana penunjangnya pun tidak memenuhi syarat. Pada kenyataannya memang pengadaan sarana penunjang tersebut disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan sekolah sehingga anggaran pembiayaan setiap sekolah akan berbeda, tapi dari sini justru munculnya perbedaan mutu pendidikan antar daerah dan polemik mengenai standar nilai Ujian Nasional (UN). Hal ini merupakan tugas pemerintah untuk mencari solusinya.(adv)

Ikuti Whatsapp Channel Republika