REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah harus milik bank syariah BUMN yang besar dengan aset Rp500 triliun dalam upaya menggerakan ekonomi nasional dan pilihan yang menguntungkan, kata Direktur Eksekutif Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) Ismi Kushartanto.

"Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sebetulnya sudah bagus namun belum optimal sehingga diperlukan terobosan lagi," kata Ismi saat media workshop dalam rangka mendukung Gerakan Ekonomi Syariah yang diselenggarakan Bank Danamon di Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/10).

Dikatakan, selama ini sebenarnya sudah banyak bank pemerintah dan swasta yang menjalankan ekonomi syariah, tapi keberadaan mereka berjalan masing-masing dan dinilai masih belum mampu mendorong perekonomian syariah nasional. "Kita berharap agar ada kemauan dari pemerintah untuk segera membentuk bank syariah BUMN dengan skala besar. Asetnya mungkin tidak langsung sebesar Rp500 triliun," kata Ismi.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, katanya, Pusat Kegiatan Ekonomi Syariah (PKES) pada awal JUli 2013 meluncurkan Gerakan Ekonomi Syariah atau Gres. "Kita berharap dengan adanya Gres bisa menjadi sesuatu yang nanti bisa lebih banyak membuat promosi dan edukasi sehingga menjadi lebih masif dan terintegrasi," tambahnya.

Dengan adanya Gres, tentunya ini akan memayungi semua sisi perekonomian syariah di Indonesia disamping terdapat sinergi antara berbagai program syariah di segala lembaga keuangan.

Mengenai kemungkinan keberadaan Gres akan berbenturan dengan program syariah yang ada, dia menegaskan bahwa hal itu tidak ada, karena PKES telah melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. "Kami didukung semua asosiasi atau pegiat ekonomi syariah formal dan informal yang jumlahnya mencapai belasan," katanya.

Rencananya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2013 akan meresmikan program Gres sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap perekonomian syariah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika