REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sedang memformulasikan perjanjian internasional yang tepat untuk mengatasi masalah penggelapan pajak (tax evasion) dan pemindahan keuntungan (profit shifting) lintas batas negara yang dilakukan perusahaan multinasional. 

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany memastikan Indonesia akan ikut serta dalam perjanjian tersebut. "Kita mesti ikut. Yang pasti, kita selalu ikut dalam OECD karena mereka ditugaskan untuk buat pedoman," ujar Fuad kepada wartawan seusai memberikan pidato kunci dalam sebuah seminar perpajakan yang diselenggarakan oleh IKPI, Senin (23/9). 

Fuad menjelaskan, seluruh otoritas pajak di berbagai negara negara, khususnya negara G-20 terus bekerja sama dalam menekan praktek-praktek terlarang di bidang pajak. "Supaya mereka (para penghindar) bayar pajak dengan benar," kata Fuad. 

Akhir pekan lalu di sela-sela perhelatan APEC Finance Minister's Meeting di Nusa Dua, Bali, Deputi Sekretaris Jenderal OECD Yves Leterme mengatakan dalam satu bulan kedepan, OECD akan menuntaskan draft perjanjian tersebut. Setelah itu, perjanjian yang disertai bentuk hukum untuk mengatasi praktek-praktek seperti perencanaan pajak yang agresif (base erosion and profit shifting/BEPS) diharapkan dapat diadaptasi oleh negara-negara anggota G-20. 

Lebih lanjut, Fuad menjelaskan praktek-praktek seperti profit shifting maupun BEPS dialami oleh seluruh negara. "Jadi, setiap negara itu sistem pajaknya beda. Tarif pajak kan, tarif korporasinya ada yang rendah. Akibat dia lebih rendah dari kita kan kemungkinan dia bikin kantor pusat di sana karena lebih murah. Ini yang menjadi masalah," papar Fuad. 

Sebagai gambaran, negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah disebut dengan negara tax haven. Negara-negara itu antara lain Singapura, Kepulauan Cayman, dan lain-lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika