REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan perusahaan negara siap bersaing dengan perusahaan asing untuk memperebutkan saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
"Saya rasa banyak perusahaan besar di dunia yang berminat untuk menguasai Inalum. India, Jepang semuanya pasti berminat. Namun kita selalu siap untuk ikut lelang," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (26/7).
Ia mengemukakan hal itu menanggapi pemberitaan media massa tentang minat BUMN India, Nalco, untuk mengoperasikan dan mengakuisisi Inalum. Menurut Dahlan, BUMN yang bisa disiapkan untuk ikut masuk mengelola Inalum antara lain PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Aneka Tambang.
"Kesiapan BUMN untuk masuk tidak terbatas pada kapasitas perusahaan, tetapi juga didukung dengan kemampuan keuangan dalam membiayai Inalum ke depan," ujarnya.
Ia menjelaskan, selain ekuitas dari masing-masing BUMN, pembiayaan juga dapat diperoleh dengan pinjaman perbankan BUMN maupun dari Forum Komunikasi Investasi (FKI) BUMN yang memiliki potensi menghimpun dana hingga sekitar Rp 300 triliun.
FKI merupakan kumpulan dari sekitar 30 perusahaan negara yang bergerak pada bidang perbankan, usaha asuransi, yayasan kesehatan, dan dana pensiun. "Potensi pembiayaan dari seluruh BUMN itu jika dikombinasikan akan menghasilkan kekuatan pendanaan yang sangat besar," ujarnya.
Pemerintah pada berbagai kesempatan menyatakan siap mengambilalih pengelolaan Inalum setelah berakhirnya Master Agreement dengan pihak Nippon Asahan Aluminium (NAA) Jepang pada 2013. Pemerintah Indonesia dan Jepang akan merundingkan kelanjutan pengelolaan Inalum mulai Agustus 2012 dan berharap sudah bisa membuat keputusan bersama pada Oktober 2012.
Pemerintah sendiri telah mempersiapkan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang akan melakukan investasi pembelian saham Inalum dengan dana sekitar Rp 7 triliun. Sumber pendanaan pembelian saham Inalum itu diharapkan berasal dari APBN sebanyak Rp 2 triliun, yang diambil dari APBN 2012 dan sisanya dari APBN 2013.
Berdasarkan perhitungan, kewajiban yang harus dibayar pemerintah Indonesia untuk mengambil alih Inalum setelah kesepakatan pengelolaan Inalum oleh NAA berakhir adalah sebesar 762 juta dolar AS. Selain itu untuk pengembangan Inalum, juga dibutuhkan anggaran sekitar 1,2-1,4 miliar dolar AS. Dana itu diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi aluminium dari 200 ribu ton menjadi 410 ribu ton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika