REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta, 27/1 (ANTARA) - Puluhan ribu buruh turun ke jalan memblokir jalan tol Jakarta-Cikampek sejak pagi hingga sore ini. Mereka menuntut pemberlakuan kembali kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dibatalkan pengadilan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) khawatir, demo buruh yang sudah berlangsung beberapa hari ini mengganggu iklim investasi di Indonesia.
"Kami prihatin dengan perkembangan demonstasi buruh di Bekasi (Jawa Barat) dan kami berharap pemerintah bisa segera mencari jalan keluar yang saling menguntungkan bagi buruh dan dunia usaha," kata salah satu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit, di Jakarta, Jumat (27/1).
Ia mengatakan demonstrasi buruh secara besar-besar dan mengarah pada anarki bisa mengganggu iklim investasi yang mulai kondusif pasca Indonesia menerima predikat sebagai tempat layak investasi (investment grade).
"Pemerintah membutuhkan investasi swasta untuk menyerap angkatan kerja baru serta mengatasi pengangguran dan kemiskinan, karena kemampuan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja hanya 15 persen," katanya.
Anton mengatakan saat ini sekitar 67 persen tenaga kerja Indonesia banyak terserap di sektor non-formal dan hanya 33 persen yang terserap ke sektor formal.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah memiliki rencana dan manajemen ketenagakerjaan yang baik, agar tidak ada kisruh antara buruh dan pengusaha terkait masalah upah yang berlarut-larut.
Demonstrasi buruh di Bekasi Jawa Barat dipicu oleh dimenangkannya gugatan Apindo oleh PTUN Bandung tentang upah minimum kabupaten (UMK) 2012 di Bekasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
