REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meminta pemerintah agar tidak lagi mengimpor beras. Permintaan diutarakan Wakil Ketua HKTI Rachmad Pambudi saat mengomentari usulan kenaikan Harga Pokok Pembelian (HPP) pada Republika, Senin (23/1).
"Pada intinya kita setuju kenaikan HPP. Tapi yang kita inginkan jangan lagi ada beras impor," tegasnya. Menurut dia keberadaan beras impor justru merugikan petani karena harga beras tersebut relatif lebih murah dibanding beras produksi lokal.
Selain itu, saat HPP dinaikkan, ia pun meminta agar kualitas dan keseimbangan beras di pasar tetap bisa terjaga. Bukan hanya itu, kenaikan HPP juga diharapkan bisa benar-benar membawa manfaat untuk para petani.
Rachmad berujar kenaikan ini sudah cukup ideal bagi para petani. "Harga HPP terkait beras miskin (raskin). Kalau terlalu tinggi juga bakal memberatkan pemerintah," ujarnya lagi.
Sementara itu, saat ditemui Republika, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan usulan menaikkan HPP sudah dibahas dengan Bulog dan Kementrian Perdagangan. "Ini sudah melalui pemeriksaan akademis dan sudah disampaikan ke Menko (Kementrian Perekonomian) untuk dibahas lebih lanjut," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika