REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri BUMN Mustafa Abubakar menyatakan bahwa pemerintah berupaya menyelamatkan dan menyehatkan perusahaan penerbangan nasional PT Merpati Nusantara dengan cara yang berbeda dengan penyelamatan PT Garuda Indonesia.
"Karena kondisi Merpati agak demikian lama sekali mengalami `bleeding`, kita memerlukan upaya khusus dengan berbagai cara untuk membantu menyehatkan kembali," kata Mustafa Abubakar usai rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan, penyelamatan dan penyehatan Merpati Nusantara melibatkan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan membantu keuangan BUMN itu dengan penyertaan modal negara (PMN).
"Upaya penyelamatan akan kita teruskan, tindakan Merpati sudah `on the right track`. Kalau Garuda kita selamatkan dengan cara penawaran saham perdana di bursa efek (IPO), kalau Merpati dengan cara PMN. Mungkin ada cara lain yang sedang kita dalami lagi," kata Mustafa.
Menurut dia, pembenahan dari sisi internal manajeman terus dilakukan dan akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang diperlukan. "Kita akan lakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen Merpati. Evaluasi kita lakukan secara rutin untuk semua BUMN, siapa saja yang sudah diberi pekerjaan, akan kita evaluasi sejauh mana kinerjanya, termasuk Merpati," katanya.
Mustafa menyebutkan, meskipun sudah ada perusahaan penerbangan swasta yang melayani rute di Indonesia Timur, namun permintaan terhadap layanan penerbangan di wilayah itu tetap tinggi.
"Masih luas sekali pangsa pasar yang harus kita garap. Saya kira Merpati masih punya pangsa pasar yang bagus karena kebutuhan masyarakat khususnya Indonesia timur, itu masih diperlukan," katanya.
Sementara itu mengenai adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan pesawat Merpati, Mustafa mengatakan, pihaknya siap membantu jika memang diperlukan penelitian atau penyelidikan lebih lanjut.
"Silakan, kalau ada sinyalemen `mark up` atau lainnya, kami dari Kementerian BUMN mempersilakan itu diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita ingin juga Merpati kita itu sehat, proses pengadaan semua transparan supaya publik bisa mengetahui hal yang sebenarnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika