REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR memberi sejumlah catatan terhadap keputusan pemerintah menunda implementasi kebijakan pengaturan BBM bersubsidi. Menurut anggota FPKS di Komisi VII DPR, Sohibul Iman, di Gedung DPR Jakarta, Selasa (22/3), kendati fraksinya bisa memahami kajian yang dilakukan pemerintah menunda implementasi kebijakan pengaturan BBM bersubsidi, namun pihaknya memberikan beberapa catatan yang perlu segera dilakukan pemerintah.
"Pertama, pemerintah harus memberikan bukti bahwa ada keseriusan untuk pengawasan terhadap konsumsi BBM Bersubsidi. Selama ini pemerintah selalu bilang ada pengawasan, tapi kenyataannya konsumsi BBM Bersubsidi jebol terus," ujarnya.
Catatan kedua, lanjut Sohibul, pemerintah harus berkomitmen lebih kuat memenuhi lifting minyak, karena hal ini sangat terkait dengan kebutuhan minyak dalam negeri, sehingga mengurangi ketergantungan ekspor. Berikutnya, pemerintah juga perlu menentukan dari sekarang teknologi apa yang pantas diterapkan untuk pengaturan BBM Bersubsidi ini.
"Apakah dengan menggunakan Barcode, Smart Card, atau RFID. Masing-masing Teknologi tersebut pasti punya keunggulan dan kelemahannya," ujarnya.
Misalnya saja untuk teknologi Barcode, menurut dia, itu mudah digandakan dan dimanipulasi, atau Smart Card yang berpotensi untuk berpindah tangan kepada orang yang tak berhak dapat subsidi. Teknologi RFID dapat dilakukan bahkan bila dua hari tidak ada sinyal dan jaringan internet, masih bisa dilakukan operasi pengendalian. "Yang jelas pemerintah harus bisa menjabarkannya dan segera menentukan teknologinya," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengingatkan untuk pengaturan BBM Bersubsidi ini, perlu diperhatikan masalah koordinat daerah, waktu dan Jenis Kendaraan. "Daerah-daerah mana yang perlu BBM lebih banyak, tentunya daerah yang padat penduduk akan mengkonsumsi BBM lebih banyak. Dan kapan waktu-waktu yang pemakaian BBMnya meningkat, misalnya saat Lebaran, atau akhir tahun. Juga jenis kendaraan apa saja yang berhak dapat subsidi. Ini semua perlu dikendalikan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika