REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Puluhan massa dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi menuntut pemerintahan SBY agar memberikan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di depan Gedung RRI Surabaya, Jalan Pemuda, Rabu (15/12).

Dalam aksinya, massa meminta Presiden SBY untuk menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Mereka juga mengkritik program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tak bisa dirasakan masyarakat.

Pada saat bersamaan, SBY sedang menghadiri acara peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan skill masyarakat di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo.

Ketua DPW SBMI Jawa Timur (Jatim) Mochammad Cholily, mengatakan pemerintahan sekarang bisanya menjual anak bangsa demi mengeruk devisa dari luar negeri. Ia menyebut tahun ini saja pemerintah mengirim sebanyak 46.418 orang TKI, yang 85 persen dari mereka adalah perempuan yang bekerja di sektor informal.

"Dari jumlah itu, 40 persen TKI tak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sebab bekerja di negara yang tak memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia. Karena itu, hentikan pengiriman TKI ke luar negeri," ujarnya.

Cholily melanjutkan, SBMI memiliki data pemulangan TKI asal Jatim melalui Bandara Internasional Juanda yang sampai Oktober lalu mencapai 71.173 orang. Dari jumlah itu terdapat 5.672 TKI yang mengalami berbagai masalah di negara tujuan.

"Itu artinya para pekerja tak dihargai hak-haknya sebagai manusia. Pemerintah harus mengupayakan agar harkat dan martabat warga Indonesia," kata Cholily.

Ikuti Whatsapp Channel Republika