REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU-- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas mensosialisasikan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi untuk jenis tertentu di sektor transportasi laut. "Kami terus meningkatkan sosialisasi penyaluran BBM bersubsidi untuk jenis tertentu khususnya transportasi laut kepada para pihak termasuk di Bengkulu," kata Anggota Direktorat BBM BPH Migas, Ishak Hidayat di Bengkulu, Jumat.
Ia mengatakan, sosialisasi tersebut juga bertujuan meningkatkan pengawasan pendistribusian jenis bahan bakar tertentu khususnya transportasi laut yang rawan penyelewengan.
Para pihak yang dilibatkan antara lain Administrator Pelabuhan Baai, Kantor Pelabuhan Malakoni Pulau Enggano, lembaga penyalur, PT Pertamina, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika provinsi dan kabupaten/kota.
"Kami berharap dengan sosialisasi ini, pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi khususnya untuk transportasi laut bisa ditingkatkan," katanya.
Menurutnya, mekanisme subsidi BBM jenis tertentu merupakan pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga eceran per liter jenis BBM tertentu.
Penyediaan kuota BBM bersubsidi untuk industri transportasi laut disesuaikan dengan trayek dan jumlah penggunanya dan diutamakan untuk kapal penumpang, pelayaran rakyat, dan kapal beroperasi secara tetap, katanya.
Sebelumnya, sosialisasi serupa sudah digelar di empat provinsi lainnya di wilayah II yaitu Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung.
Konsultan Mitra BPH Migas Abdul Gofur mengatakan, penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi untuk transportasi laut masih tinggi sehingga penyalurannya perlu diawasi dengan ketat. "Temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2008 diketahui bahwa penyelewengan bahan bakar minyak terbesar terjadi pada sektor transportasi laut," katanya.
Penyelewengan yang tinggi mencapai 63 persen sehingga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak tepat sasaran.
Dijelaskan, pendistribusian jenis BBM tertentu premium dan solar, yang masih menggunakan sistem terbuka membuka peluang terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran dan tepat volume.
Dampaknya jumlah yang didistribusikan belum menggambarkan kebutuhan yang nyata dari konsumsi transportasi laut. "Untuk itu pengawasan terhadap distribusi BBM untuk transportasi laut meski kami belum memiliki data akurat tentang pengguna BBM, serta alokasi berdasarkan kebutuhan riil sektor transportasi laut," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika