REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengelolaan Blok Mahakam yang masa kontraknya akan habis pada 2017 dan diketahui memiliki kandungan gas terbesar di Indonesia saat ini terus menjadi rebutan berbagai pihak. Kali ini, pemerintah provinsi (pemprov) Kalimantan Timur, juga memiliki keinginan untuk masuk dalam mengelola blok migas.

Hal itu diketahui dari surat yang disampaikan kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Kepala Humas dan Hubungan Kelembagaan, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Elan Biantoro, mengaku telah menerima surat resmi dari Pemprov Kaltim, terkait niatan mereka untuk terlibat dalam  pengelolaan blok Mahakam.

"Pemprov Kaltim menyatakan niatannya ingin bergabung pada masa perpanjangan kontrak blok Mahakam nanti," ungkapnya, Senin (25/10).

Elan menjelaskan, pihaknya siap memfasilitasi keinginan Pemprov Kaltim asalkan ketiga syarat untuk ikut dalam pengelolaan lapangan migas bisa dipenuhi oleh Pemprov Kaltim, yakni kemampuan finansial, kemampuan teknologi dan manajemen. "Jika mereka telah siap, kami akan mendorong pemda melalui BUMDnya untuk ikut terlibat dalam pengelolaan lapangan migas, untuk mengakomodasi kepentingan daerah," bebernya.

Meski demikian, dia menegaskan, keputusan soal keikutsertaan Pemprov Kaltim dalam pengelolaan blok migas itu sepenuhnya ada ditangan Menteri ESDM. Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, mengatakan keinginan untuk terlibat dalam mengelola Blok Mahakam, karena merupakan hak daerah sebagaimana yang telah dilakukan daerah lain seperti Riau, Cepu, dan Bojonegoro.

Lebih dari itu, keterlibatan daerah dalam pengelolaan tersebut tidak menyalahi aturan. "Ini adalah hak daerah. Kita akan berupaya untuk memperoleh hak setidaknya sebesar 10 persen," tegas Awang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika