REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan difinalisasi tahun ini. Pemerintah tengah mematangkan pendataan agar distribusi subsidi lebih tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran.
"Kita akan mengumumkan nanti tahun ini, doakan saja kalau datanya sudah selesai," ujar Bahlil di Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Bahlil menegaskan, pendataan penerima subsidi BBM saat ini sudah berada di tahap akhir dengan progres yang mencapai sekitar 98 persen. Data penerima yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos), Pertamina, dan PLN, kini telah dikonsolidasikan melalui Badan Pusat Statistik (BPS).
"Datanya sekarang sudah dikumpulkan lewat BPS, sudah tiga kali perubahan, tinggal sedikit lagi," katanya.
Menurutnya, data yang tumpang tindih selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam distribusi subsidi BBM. Pemerintah berupaya menyatukan semua sumber data untuk memastikan subsidi benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.
"Masa kita memberikan subsidi kepada orang yang tidak tepat, kan tidak pas," tegas Bahlil.
Bahlil menjelaskan bahwa skema subsidi BBM akan diumumkan setelah melalui rapat terbatas (ratas) bersama Presiden dan kementerian terkait. Namun, ia belum dapat memberikan bocoran terkait metode subsidi yang akan diterapkan.
"Nanti kalau sudah final, semua kita umumkan, termasuk skema dan lainnya. Tapi yang pernah saya sampaikan, tidak akan bergeser jauh dari situ," ungkapnya.
Sebelumnya, muncul opsi skema subsidi BBM yang menggabungkan dua metode, yaitu subsidi langsung pada barang dan bantuan langsung tunai (BLT). Subsidi barang tetap diberikan seperti mekanisme yang selama ini berlaku, sementara BLT akan disalurkan langsung kepada individu penerima berdasarkan data BPS.
"Sekarang ini data penerima BLT sedang disusun oleh BPS. Jika sudah selesai, kita akan umumkan," jelasnya.
Bahlil menegaskan pentingnya akurasi data dalam penyaluran subsidi BBM. Dengan basis data yang valid, diharapkan kebijakan subsidi energi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Subsidi energi, termasuk BBM, listrik, dan LPG (Liquefied Petroleum Gas), menjadi isu krusial yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memastikan tidak ada lagi kesalahan dalam penyaluran subsidi.
"Kami ingin mencari formulasi terbaik untuk kebaikan semuanya. Setelah tahap finalisasi selesai, kami akan sampaikan ke publik dengan transparan," tutup Bahlil.
Pemerintah berharap dengan sistem subsidi yang lebih terintegrasi dan berbasis data akurat, manfaat subsidi dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika