REPUBLIKA.CO.ID,  LAMPUNG--Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, mendukung penambahan kuota kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan. Dia mengharapkan, kuota tersebut ditingkatkan hingga Rp 25 juta.

Politisi asal Golkar tersebut menuturkan, penambahan itu memungkinkan terjadi. "Asal penjaminan pemerintah di bank ditambah," ujarnya kepada wartawan di Lampung, Jumat (27/8).

Tanpa adanya peningkatan jaminan pemerintah kepada bank, hal tersebut tak mungkin dilakukan. "Mana mau bank memberi pinjaman yang cukup tanpa ada jaminan," katanya.

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah memberi jaminan kepada bank sebesar Rp 2 triliun. Dengan jumlah tersebut, masyarakat dapat meminjam maksimum Rp 5 juta tanpa memberi jaminan kepada bank.

Dia memperkirakan, untuk dapat meningkatkan kuota KUR mencapai Rp 25 juta, jaminan oleh pemerintah kepada bank harus ditingkatkan dua atau tiga kali lipat. "Empat sampai lima triliun lah," katanya.

Saat ini terdapat dana di pemerintah yang dapat dialokasikan untuk penambahan jaminan tersebut. Namun Agung enggan menjelaskan seberapa banyak dana tersebut. "Itu akumulasi dana KUR yang belum terserap pada tahun-tahun kemarin," paparnya.

Amshori, warga Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung adalah salah satu yang menginginkan penambahan kuota tersebut. Amshori yang membuka usaha pandai besi mengaku, selama tiga tahun meminjam dana dari bank. "Lima juta, tanpa jaminan," katanya kepada wartawan. Namun dia mengeluhkan, jumlah tersebut terlalu sedikit. Seharusnya dana itu, lanjutnya, dapat ditingkatkan hingga Rp 25 juta.

Hingga Juli 2010, realisasi KUR secara nasional sebanyak Rp 23,44 triliun dengan jumlah 3.052.808 debitur. Rata-rata, para debitur menerima pinjaman sebanyak Rp 7,68 juta. Agung menuturkan, dengan adanya KUR tersebut, diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Pemerintah menargetkan pada 2014 pengangguran turun hingga 5-6 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika