REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Koperasi dan UKM sedang mengkaji 13 wilayah di berbagai penjuru tanah air yang telah siap menerapkan program "One Village One Product" (OVOP). "Minat beberapa daerah sangat tinggi untuk dapat menerapkan program OVOP," kata Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya KUKM Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta, di Jakarta, Jumat (4/6).
Ia mengatakan, sebanyak 13 wilayah yang sedang dikaji karena potensial untuk pengembangan OVOP adalah Kota Batu, Malang, dengan produk apelnya, Palu dengan bawang goreng, Wonosobo dengan olahan carica, Sulawesi Selatan dengan markisa, Kuningan dengan jeruk nipis dan Lampung dengan olahan singkong.
Kemudian, Bukittinggi dengan kerupuk sanjay balado, Bandung dengan olahan strawberry, Kuningan dengan olahan ubi jalar, Palembang dengan kerupuk kemplang dan pempek, Wonosobo dengan kentang, Pontianak dengan olahan lidah buaya, dan Sumbawa dengan rumput laut.
"Kami bekerja sama antar-sejumlah instansi terkait seperti dengan BPPT, Kementerian Pertanian, Menko Perekonomian, dan Kementerian Perdagangan," katanya. Kerja sama itu, kata Wayan, untuk membahas potensi OVOP suatu daerah dari mulai riset dan teknologi produk, desain, hingga hak paten atas produk.
Sejauh ini pihaknya telah merintis proyek percontohan OVOP di beberapa wilayah yakni di Warungkondang, Cianjur, Jawa Barat dan Garut untuk agribisnis hortikultura, serta Bangli, Bali, untuk buah-buahan. Menurut dia, melalui program itu terjadi peningkatan keterampilan anggota koperasi baik yang terkait pertanian maupun diluar aktivitas pertanian.
Soal pemasaran, pihaknya sudah menggandeng perital ternama seperti PT Hero Supermarket Tbk. dengan jaringan bisnisnya meliputi Hero dan Giant untuk produk horikultura (sayuran organik).
Menteri Negara Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan, pada kesempatan lain mengatakan, pemberdayaan koperasi dengan pendekatan OVOP perlu digalakkan. "Banyak manfaat dengan OVOP, mulai dari kedekatan koperasi dengan petani, kualitas produk yang berorientasi pasar, sampai penyerapan tenaga kerja hingga 90 orang," katanya. Ia menambahkan, OVOP menjadi salah satu program yang sangat difokuskan untuk dikembangkan ke depan.
Pihaknya juga meminta kepada dunia usaha khususnya peritel di tanah air untuk menekankan keberpihakan pada pelaku KUMKM. "Ini bentuk kemitraan yang baik, Kualitas barang memang perlu ditingkatkan, tapi konsinyasi jangan diterapkan terlalu kaku kepada KUMKM," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika